Kuasa hukum Sipoa: Kasus Budi dan Klemen adalah hasil rekayasa mafia di Surabaya

Senin, 15 Oktober 2018 | 16:38 WIB ET
(Ilustrasi)
(Ilustrasi)

SURABAYA, kabarbisnis.com: Ketua Tim Kuasa Hukum Sipoa Group Sabron D Pasaribu menegaskan bahwa kasus yang membelit Direksi Sipoa Group, Budi Santoso dan Klemens Sukarno Candra  adalah hasil rekayasa yang dijalankan oleh mafia di Surabaya. Untuk itu, pihaknya meminta kepada Ketua MA, Jaksa Agung dan Kapolri untuk memberi perhatian serius atas terjadinya potensi “peradilan sesat” yang berlanjut di PN Surabaya.

Permintaan ini menanggapi meruaknya aroma tak sedap praktek mafia hukum  dibalik penetapan P21, berkas LP No. LBP/373/III/2018/IM/JATIM 26 Maret 2018, dengan pelapor Dikky Setiawan dan kawan-kawan, terkait kasus Sipoa Group, yang dilakukan Aspidum Kejati Jawa Timur, Tjahjo Aditomo, sehari sebelum dirinya pensiun

Menurut Sabron, embrio “peradilan sesat” Episode ke-2 terhadap Budi Santoso dan Klemens Sukarno Candra mulai bergulir, menyusul penetapan P21 tersebut yang diputus tanpa sepengetahuan Kajati Jawa Timur. Padahal berkas perkara LP atas dugaan penipuan dan penggelapan dengan menambahkan pasal TPPU ini masih  jauh dari sempurna dan tidak memenuhi syarat formil dan materil. Sentara “peradilan sesat” Episode ke 1 belum diputus, masih berjalan di PN Surabaya.

"Selain belum disitanya uang sebanyak Rp. 162 miliar oleh penyidik, pada sisi lain  terdapat sejumlah orang potensial suspect menjadi tersangka, namun masih berstatus saksi. Padahal terdapat alasan hukum dan bukti yang kuat untuk ditetapkan sebagai tersangka. Orang-orang tersebut menerima aliran uang keluar dari PT. Bumi Samudra Jedine dan perusahaan lainnya, yang bersumber dari uang konsumen, dengan jumlah total sebesar  Rp. 162,72 miliar,” tegasnya.

 

Pihak yang mendapat aliran dana tersebut adalah Tee Teguh Kinarto dan Widjijono PT. Solid Gold Prima sebesar Rp. 60 milyar, Widjijono Nurhadi sebesar Rp. 20,2 miliar, Nurhadi Sunyoto sebesar Rp. 10,38 miliar, Harikono Soebagyo sebesar Rp. 41,140 miliar dan Miftahur Royan (LDII) sebesar Rp. 31,1 milyar. Namun penyidik Direktorat Reskrimum Polda Jawa Timur hanya menyita uang pembelian tanah sebesar Rp. 21 milyar dari Yayasan LDII, sesuai Surat Tanda Penerimaan tertanggal 7 Juni 2018. Padahal bila menerapkan prinsip “follow the money”, total uang yang seharusnya disita penyidik adalah sebesar Rp. 162,72 miliar.

“Ini perlu ditegaskan. Mengingat  prinsip penerapan pidana TPPU adalah “follow the money”, maka  secara yuridis orang-orang yang menerima aliran dana konsumen ini layak ditetapkan sebagai tersangka. Namun faktanya Budi Santoso dan Klemens Sukarno Candra yang tidak ada menerima aliran dana konsumen untuk dipakai kepentingan pribadi malah dijadikan tersangka” ujarnya seraya meminta Kapolri agar memerintahkan dilakukan pengusutan dengan menunjuk figur orang yang paling dipercaya kejujurannya saat ini yakni Kabareskrim Komjen Pol Arif Sulistyanto, untuk turun memeriksa dugaan penyimpangan yang terjadi.

Sabron mengingatkan Kapolri agar mewaspadai “operasi senyap” kelompok mafia dalam kasus ini sudah bergerak hingga Trunojoyo, Jakarta. ” Selain Kapolri, termasuk Komjen Pol Pol Arif Sulistyanto yang belum berani mereka sentuh’” ujarnya lagi.

 

Ia pun meminta kepada Jaksa Agung H.M Prasetyo mengeksaminasi keputusan P21 produk Aspidum Kejati Jatim yang kini telah pensiun itu. Terhadap Ketua Mahkama Agung RI, Sabron memohon untuk mengingatkan majelis hakim PN Surabaya agar tidak menjadi “pencuci piring kotor” yang memberi legitimasi praktek mafia hukum dalam proses “ban berjalan” sebelumnya.

Menurut Sabron D. Pasaribu, Budi Santoso dan Klemens Sukarno Candra telah menjadi korban kriminalisasi dan ketidakadilan, direkayasa menjadi  tersangka secara berlanjut dalam pelaporan pidana yang diduga berlatar belakang dan bermotifkan “perampokan” aset perusahaan PT. Bumi Samudra Jedine (Sipoa Group) senilai Rp. 687,1 milyar oleh kelompok mafia Surabaya, dengan “menunggangi” instrumen pelaporan, penyidikan, dan pra penuntutan yang diduga melibatkan sejumlah oknum aparat penegak hukum di wilayah Jawa Timur.

“Secara universal tindakan penyidik Direktorat Reskrimum Polda Jawa Timur, dapat dikualifikasikan sebagai rangkaian penegakan hukum yang dapat digunakan untuk “menuntut seseorang atas perbuatan yang tidak dilakukannya” melalui proses yang tidak adil,” tukas Sabron.

Adapun modus operandi  rencana perampasan aset perusahaan milik PT. Bumi Samudra Jedine itu dilakukan dengan cara mengintimidasi dan meneror secara psikologis terhadap Budi Santoso dan Klemens Sukarno Candra  selama dalam tahanan, serta dipersulit bertemu dengan pengacaranya. “Tujuannya agar Budi Santoso dan Klemens Sukarno Candra bersedia menjual aset tanah yang bernilai Rp. 687,1 miliar tersebut kepada kelompok mafia Surabaya, dengan harga ditekan hanya Rp. 150 miliar,” katanya.

Namun Budi Santoso dan  Klemens Sukarno Candra tetap tegas menolak dan memilih pasang badan, meskipun resikonya memperoleh rekayasa  tambahan menjadi dua episode. “Baru pada periode Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Luki Hermawan pengacara Sipoa Group diberi kemudahan untuk bertemu klien” ujarnya Sabron. kbc6

Bagikan artikel ini: