Pemerintah bakal blokir smartphone BM di tahun depan

Rabu, 19 September 2018 | 21:28 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Pemerintah terus berupaya memperketat peredaran produk elektronik khususnya smartphone black market (BM) alias ilegal.

Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara menargetkan kontrol International Mobile Station Equipment Identity (IMEI) untuk menangani peredaran ponsel ilegal bisa berjalan tahun depan. 

Menurutnya, pada pertemuan World Economic Forum di Hanoi, Vietnam belum lama ini, pihaknya telah menyampaikan kepada Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto. Dia menyebut setidaknya tahun depan identifikasi IMEI bisa menjadi alat proteksi bagi ponsel pintar di dalam negeri dari produk-produk di pasar gelap. 

Pelaksanaan kontrol IMEI ini, menurutnya, bahkan lebih penting daripada penerbitan kartu SIM elektronik. Rudiantara menyebut saat ini cukup pada upaya menurunkan jumlah kartu perdana beredar saja melalui kebijakan registrasi kartu prabayar.

"Nantilah tunggu. Kami saja masih manage SIM card. Tunggu dulu lah, kami fokus masalah IMEI dengan [Kementerian] Perindustrian. Saya sih berharap tahun depan sudah diimplementasi," ujarnya di Jakarta, Senin (17/9/2018).

Sebelumnya, Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (Ilmate) Kementerian Perindustrian Harjanto mengatakan penerapan kontrol IMEI ponsel memang sulit untuk diwujudkan tahun ini.

Mengingat, setelah penandatanganan nota kesepahaman, pihaknya harus mengembangkan sistem basis data untuk daftar nomor IMEI ponsel. Selain itu, terdapat peralatan yang dihibahkan untuk pengembangan basis data. kbc10

Bagikan artikel ini: