Dukung KEK Pariwisata, REI usul rumah subsidi bisa disewakan

Senin, 17 September 2018 | 21:48 WIB ET
Ketua REI Jawa Timur, Danny Wahid.
Ketua REI Jawa Timur, Danny Wahid.

SURABAYA, kabarbisnis.com: Realestate Indonesia (REI) Jawa Timur mengusulkan kepada pemerintah agar ada perlakuan khusus terhadap penggunaan rumah sederhana tapak (RST) bersubsidi melalui Fasilitas Kiluiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) terutama di kawasan pariwisata.

Ketua REI Jawa Timur, Danny Wahid mengatakan, langkah itu selain untuk membantu pendapatan masyarakat berpenghasilan rendah melalui penyewaan rumah yang dibelinya, juga untuk mendukung program pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata.

"Misalnya khusus Banyuwangi karena di sana wisatanya sedang berkembang. Lalu daerah lain yang punya potensi wisata adalah Jember, Madura, dan Malang asalkan pengembanganny bukan yang masuk dalam LP2B (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan)," jelasnya dalam konferensi pers terkait Rapat Kerja Daerah (Rakerda) REI Jatim, di kantor Grha REI Jatim di Surabaya, Senin (17/9/2018).

Dia mengatakan, jika dulu aturan rumah FLPP harus ditinggali oleh pembelinya karena untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal, tapi khusus untuk daerah wisata pembeli rumah FLPP bisa menyewakannya untuk menggerakkan ekonomi daerah.

Dipaparkannya, pembangunan sektor properti di daerah perlu diintegrasikan ”konsep pengembangannya" dengan sektor pariwisata, karena potensi dan infrastrukur kedua sektor bisa saling menunjang dalam kerangka meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah. 

Diakuinya, sinergitas sektor properti dan pariwisata, khususnya di Jawa Tmur, akan dibahas lebih mendalam di Rakerda REI Jatim bersama Komisariat REI se-Jatim (juga sejumlah pengurus REI Pusat) pada 20 22 September 2018 di Banyuwangi.

”Pembangunan kedua sektor, meski banyak dikerjakan oleh swasta, namun konsep pengembangannya harus dikoordinasikan oleh pemerintah. Infrastruktur kedua sektor bisa saling menunjang, sehingga semua stake-holder terkait sinergitas properti dan pariwisata, termasuk Dinas Perijinan, Pekerjaan Umum, BPN hingga perbankan, perlu bersatu-padu merumuskan penguatannya,” kata Danny.

Danny menjelaskan, banyak kawasan wlsata menjadi hidup setelah tumbuh sektor properti dl sekitarnya. lnfrastruktur propertl menunjang kunjungan wlsata. Atau sebaliknya, bisa dibangun kawasan wisata baru dl kawasan properti yang (sudah atau akan) dibangun, terutama lokasi properti yang memmki kontur tanah perbukitan serta menyajikan keindahan alam. Seperti kawasan wisata dl sekitar Perumahan Taman Dayu, Pandaan.

”Pengembangan infrastruktur kawasan wisata bisa dimanfaatkan oleh developer dalam membangun properti. 0i Banyuwangi banyak contoh, di mana tumbuh-bekembang kawasan properti karena sebelumnya telah tersedia infrastruktur, terutama jalan yang baik, menuju kawasan wisata. Prinsipnya sinergitas kemanfaatan kedua sektor sebaiknya terintegrasi pengembangannya dalam rangka penguatan perekonomian daerah,” jeIas Danny.

Selain usulan FLPP khusus daerah wisata, REI juga akan mendorong penerapan Online Single Submission (OSS) di sektor properti. Sejauh ini sektor properti, perbankan dan pertambangan tidak masuk dalam OSS.

"Padahal properti sangat penting terutama masalah perizinan yang sampai sekarang masih sangat lama mulai dari izin lokaso sampai Izin Mendirikan Bangunan (IMB) butuh waktu 1 tahun 3 bulan," jelasnya.

Kondisi tersebut, ungkap Danny, mempengaruhi target pemerintah dalam membangun 1 juta rumah untuk rakyat.

Ketua Penyelenggara Rakerda REI Jatim, Susilo Effendi menambahkan, selain soal slnergitas sektor properti dan wisata, Rakerda REI Iatim Pertama (Kepengurusan 2017-2020) setelah dilantlk pada November 2017 ialu, juga akan membahas sejumlah agenda penting lainnya, seperti soal rumah subsidi, penguatan kerjasama dengan pemda, infrastruktur, solusl pertanahan, percepatan mengejar ketertinggalan/backlog, solusi pembiayaan, penguatan organisasi REI Jatim, serta peningkatan profesionalisme dan kinerja usaha anggota. kbc7

Bagikan artikel ini: