Kolaborasi e-government, RI gandeng negeri asal Super Junior

Senin, 10 September 2018 | 16:30 WIB ET

SEOUL, kabarbisnis.com: Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) Syafruddin dalam kunjungan kerja mendampingi Presiden Joko Widodo ke Korea Selatan (Korsel) menandatangani nota kesepahaman bidang e-government dengan Menteri Dalam Negeri dan Keamanan Republik Korea, Kim Boo Kyum. Penandatanganan kerja sama yang dilakukan di Seoul, Senin (10/9), berlaku pada 2019 dan merupakan perpanjangan kerja sama sebelumnya pada 2016-2018.

Dalam sambutannya, Syafruddin mengatakan penerapan e-govermentdi Indonesia merupakan salah satu program reformasi birokrasi sebagai upaya nyata dari Kementerian PAN dan RB untuk mendukung pelaksanaan program prioritas Presiden Joko Widodo.

"Salah satu prioritas pemerintah saat ini adalah membangun tata kelola pemerintahan yang baik di Indonesia. Oleh karena itu, kerja sama ini sangat dibutuhkan sebagai upaya percepatan implementasi e-government dalam kerangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan administrasi pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel, sehingga dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik. Kita melakukan kerja sama dengan Korea karena mereka sudah maju dalam penerapan e-government," kata Syafruddin dalam siaran pers yang diterima redaksi, Senin (10/9).

Syafruddin mengungkapkan keberadaan Pusat Kerja Sama E-Government atau Eletronic Government Cooperation Centre (EGCC) Indonesia-Korea yang telah beroperasi sejak Maret 2016 memiliki peran strategis untuk mendorong keberhasilan pelaksanaan semua kegiatan kerja sama, termasuk sarana berbagi pengalaman dan pengetahuan, serta mendiskusikan langkah-langkah implementasi e-government.

Sementara itu, Kim Boo Kyum mengatakan penandatanganan ini memungkinkan pengembangan kerja sama antara kedua negara yang lebih besar lagi dalam pengembangan sumber daya manusia, terutama di Indonesia. Menurutnya, program pemberantasan korupsi yang digalakkan pemerintahan Presiden Jokowi di Indonesia sejalan dengan kerja sama yang dilakukan saat ini.

"Saya yakin kerja sama ini akan bisa berjalan dengan baik karena sejalan dengan semangat reformasi birokrasi Indonesia dan Korea," kata Kim.

Pada kesempatan itu, Kim Boo Kyum mengundang Indonesia menghadiri Open Goverment Partnership for Asia Pacific Regional Meeting di Seoul yang diselenggarakan pada November 2018. 

Sementara itu, Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PAN dan RB, Rini Widyantini menjelaskan, EGCC didirikan 2 Maret 2016 dan kegiatannya dipusatkan di kantor Kementerian PAN dan RB, Jakarta. Program kerja sama EGCC fokus pada bidang konsultasi kebijakan, peningkatan kapasitas SDM, pertukaran pengetahuan dan pengalaman, dan pelaksanaan proyek kolaborasi.

Sejak didirikan, EGCC telah melaksanakan enam proyek kolaborasi, dua e-goverment forum, dua pelatihan enterprise arsitektur (EA), dan dua program pengembangan kapasitas e-government selama 2016 dan 2017.

Saat ini, EGCC sedang menyelesaikan program kerja sama mengenai model referensi tentang undang-undang dan peraturan e-government, pengembangan model referensi arsitektur e-government, dan merancang model portal arsitektur e-government nasional.

Menurutnya, hasil kerja sama tersebut sangat bermanfaat bagi pemerintah untuk menyusun kebijakan e-government. Saat ini Kementerian PAN dan RB memprakarsai penyusunan rancangan Perpres tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang dalam waktu dekat diharapkan dapat disetujui dan ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo. Rancangan perpres tersebut diharapkan mampu mewujudkan penerapan SPBE yang terintegrasi secara nasional. kbc2

Bagikan artikel ini: