TKDN 87 persen, Kementerian PUPR: Depresiasi tak ganggu proyek infrastruktur

Kamis, 6 September 2018 | 23:39 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (PUPR ) memastikan proyek-proyek infrastruktur yang sedang berjalan saat ini tak terpengaruh pelemahan rupiah. Pasalnya Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN ) untuk material yang digunakan pada proyek infrastruktur, mencapai 87%. Hal itu bisa diartikan bahwa mayoritas material yang digunakan merupakan konten lokal.

Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR Danis H Sumadilaga mengatakan dalam penyelesaian 137 PSN di lingkup Kementerian PUPR saat ini, pihaknya memang berkomitmen untuk memaksimalkan TKDN yang saat ini berkisar 87%  - 90%. "Penggunaan material impor di Kementerian PUPR seperti proyek bendungan, jalan, perumahan, dan sebagainya itu hanya sekitar 10-13 persen," kata Danis di Jakarta, Kamis (6/9/2018).

Kemudian untuk sektor perumahan, tambah Danis akselerasi program satu juta rumah akan terus dilakukan dikarenakan sebagian material yang digunakan adalah semen dan pasir yang hampir 100 % TKDN -nya. Semen sebagai bahan dasar bisa dikembangkan sebagai beton pracetak untuk pembangunan rumah tapak maupun rumah susun sehingga masyarakat bisa mendapatkannya dengan harga yang kompetitif.

"Penggunaan produksi dalam negeri pada proyek pembangunan 150 jembatan gantung yang menggunakan material baja juga kita lakukan. Bahkan pada tahun 2016-2017 telah dilakukan pengadaan sebanyak 58 unit excavator produksi PT Pindad," tuturnya.

Danis menambahkan sejumlah upaya juga telah dilakukan untuk lebih meningkatkan TKDN dan mengurangi ketergantungan impor di bidang jasa konstruksi melalui sosialisasi kebijakan TKDN , khususnya tata cara penerapan perhitungan dan pengawasan TKDN jasa konstruksi, penetapan batas minimal TKDN infrastruktur PUPR , dan pengadaan barang dan jasa yang mewajibkan TKDN tinggi dalam penawaran penyedia barang dan jasa.

Sebagaimana diketahui, terdapat lima kategori infrastruktur yang saat ini dikerjakan pemerintah, yakni energi, transportasi, sumber daya air, telekomunikasi dan permukiman."Dari lima kategori infrastruktur di atas, tiga di antaranya berada dalam lingkup tanggung jawab Kementerian PUPR , yakni transportasi berupa jalan dan jembatan, sumber daya air seperti bendungan, irigasi, air baku dan ketiga, infrastruktur permukiman seperti air minum, sanitasi dan persampahan. Semuanya kita tingkatkan TKDN -nya," pungkasnya.kbc11

Bagikan artikel ini: