Ekonomi digital bisa sumbang lebih dari Rp1,2 triliun ke ekonomi Jatim

Rabu, 29 Agustus 2018 | 04:32 WIB ET

SURABAYA, kabarbisnis.com: Pemanfaatan ekonomi digital terutama yang berasal dari sektor layanan on-demand dapat menyumbang lebih dari Rp1,2 triliun pada perekonomian Jawa Timur sepanjang tahun 2017.

Ini terungkap pada diskusi “Kebijakan Transportasi Perkotaan dan Pengembangan Ekonomi Regional” yang diselenggarakan oleh Hukumonline.com dan D”Inside di Surabaya, Selasa (28/8/2018).

Diskusi yang berusaha mencari solusi terkait pemanfaatan teknologi guna mendukung sistem transportasi perkotaan ini dihadiri oleh lebih dari 100 pemangku kepentingan se-Jawa Timur. Hadir dalam diskusi, Gigih Prihantono, SE., MSE. sebagai ekonom dari Universitas Airlangga; Mulya Amri, Ph.D. sebagai ahli pembangunan perkotaan; Ir. Muslich Zainal Asikin, M.T., MBA., ATU. sebagai pakar transportasi dari Presidium Masyarakat Transportasi Indonesia; Dr. M. Syarkawi Rauf sebagai pengamat persaingan usaha yang juga adalah Mantan Ketua KPPU; Dr. Fitriani Sjarif, S.H., MH. sebagai Ahli Ilmu Perundang-Undangan dari Universitas Indonesia; dan Dr. Himawan Estu Bagijo sebagai Sekjen Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara.

Mulya Amri, Ph.D. - Ahli Pembangunan Perkotaan memaparkan, kehadiran transportasi berbasis teknologi dalam praktiknya tidak hanya terkait dengan sistem transportasi tetapi juga pengembangan UMKM. Munculnya transportasi berbasis teknologi juga merupakan kebutuhan mendesak masyarakat terhadap inovasi pada sistem transportasi. “Transportasi yang ada selama ini pasokannya masih minim. Kehadiran transportasi berbasis teknologi mampu menjawab tantangan transportasi yang efektif, efisien dan transparan,” katanya.

Surabaya pada tahun 2017 misalnya, dengan jumlah lebih dari 3 juta penduduk, hanya memiliki sebanyak sekitar 5.000 unit mikrolet, 4.500 unit taksi, dan sekitar 250 unit bus kota. Kehadiran angkutan umum yang terbatas tersebut belum dapat mengakomodasi pergerakan 3 juta penduduk kota Surabaya. 

Transportasi berbasis teknologi, kata Mulya, juga bukan hanya terkait dengan pengantaran orang tetapi juga mampu menjawab tantangan terkait logistik terutama pesan-antar makanan, dan juga kurir. Dengan adanya pemanfaatan teknologi, tidak ada lagi dikotomi antara sistem transportasi dan pengembangan UMKM. 

“Dengan sistem yang saling terintegrasi dengan pengembangan UMKM, pemanfaatan teknologi tersebut berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Melalui akses langsung yang transparan, semakin banyak pengusaha mikro, kecil dan menengah yang punya akses pasar yang lebih luas. Pada akhirnya, pertumbuhan ini akan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi lokal,” kata Mulya.

Pada diskusi yang digelar di Kawasan Basuki Rahmat tersebut, Mulya juga memaparkan mengenai kontribusi sistem transportasi berbasis teknologi pada perekonomian Jawa Timur, termasuk Surabaya. “Jika mengambil 1% saja dari seluruh penduduk Jawa Timur, terdapat 400.000 penduduk yang menggunakan transportasi berbasis teknologi. Jika setiap penduduk tersebut melakukan dua perjalanan setiap minggunya, maka terjadi 41,6 juta perjalanan dalam setahun, dikalikan rata-rata biaya perjalanan sekitar Rp 15.000,- menjadikan pendapatan sebesar Rp 624 milyar per tahun. Ini baru datang dari layanan pengantaran orang, belum dari jasa antar makanan,” kata Mulya.

Dari hitungan dasar berdasarkan data publik mengenai UMKM salah satu platform aplikasi yang juga menyediakan jasa pesan-antar makanan, terdapat 200.000 UMKM kuliner yang sekarang dapat melayani pesanan pesan-antar makanan di seluruh Indonesia. Menggunakan proporsi populasi Jawa Timur sekitar sebesar 15% dari seluruh populasi Indonesia, berarti terdapat sekitar 30.000 UMKM di Jawa Timur yang terlayani ke dalam ekosistem digital. 

Jika setiap UMKM mengantar makanan hanya satu kali per hari saja, maka dalam satu tahun ada 10.950.000 makanan diantar. Jika rata-rata pesanan makanan Rp 50.000,- maka dalam satu tahun ada penambahan pendapatan dari pesanan pesan-antar sebesar Rp 547,5 Milyar. Itu hanya dari satu platform aplikasi. Jika terdapat lebih dari satu, maka pendapatan akan jauh lebih besar.

Butuh Regulasi Inovatif

Dalam diskusi yang sama, Mantan Ketua KPPU Dr. M. Syarkawi Rauf menegaskan, penekanan kebijakan yang inovatif diperlukan untuk mendukung inovasi digital yang menumbuhkan perekonomian. “Salah satunya terkait kebijakan mengenai transportasi yang memiliki dampak luas dan terhubung dengan pengembangan UMKM dalam ekosistem platform digital,” ujar Syarkawi.

Syarkawi melanjutkan, pembuatan kebijakan yang kondusif penting guna menciptakan iklim pasar yang mendorong perusahaan teknologi termasuk transportasi online untuk terus berinovasi dan memberikan dampak positif bagi para pelaku dan masyarakat. Masyarakat membutuhkan hadirnya Pemerintah dan Pemerintah Daerah lebih dari sebatas regulator, namun mampu memfasilitasi dan mengakselerasi lewat kebijakan pro inovasi di era digital saat ini. 

“Pemanfaatan ekosistem industri digital yang menghubungkan langsung penyedia jasa dengan konsumen bisa menjadi peluang yang bisa dimanfaatkan pemerintah untuk mendorong persaingan usaha yang sehat.” kata Syarkawi. 

Dia menambahkan, sifat industri teknologi di bidang transportasi seperti hadirnya transportasi online yang dinamis dan berdampak luas membutuhkan kearifan pemerintah dalam membuat suatu kebijakan. Kebijakan, kata Syarkawi, harus dapat bersifat komprehensif lintas lembaga dan sesuai dengan undang-undang, supaya dampak positif pada pemberdayaan masyarakat bisa terus terjadi. kbc2

Bagikan artikel ini: