Capres diminta miliki program perkuat kontribusi UMKM bagi ekonomi nasional

Selasa, 21 Agustus 2018 | 17:04 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menyatakan program calon presiden yang akan berlaga pada Pemilu 2019 harus dapat memperkuat kontribusi usaha mikro kecil menengah (UMKM) terhadap keberlangsungan perekonomian nasional.

"Dengan memperkuat peran UMKM sebagai punggung perekonomian, diharapkan kondisi makroekonomi Indonesia juga menjadi lebih tahan banting terhadap ketidakpastian global di tahun-tahun mendatang," kata peneliti CIPS Assyifa Szami Ilman, di Jakarta, Selasa (21/8/2018).

Menurut dia, kebijakan pro-UMKM harus fokus pada bantuan modal dan pemasaran, karena kedua hal itu  berpotensi menghambat pertumbuhan UMKM. Assyifa menuturkan, sebagai sektor yang berperan dalam membuka lapangan kerja bagi 96,87 persen angkatan kerja di Indonesia, UMKM memiliki posisi penting dalam keberlangsungan perekonomian Indonesia.

Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UMKM, kontribusi UMKM pada PDB mencapai 60,34 persen pada tahun 2017. Kontribusi itu, ujar dia, pada dasarnya masih dapat ditingkatkan, mengingat peran UMKM dalam porsi ekspor di Indonesia hanya mencapai 15,7 persen.

Pengalaman pada 1998 dan 2012 membuktikan bahwa UMKM dapat bertahan dari krisis ekonomi, ditunjukkan dengan pertumbuhan positif yang dicapai UMKM pada saat-saat krisis.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyatakan, pemerintah berfokus kepada UMKM dan berbagai lapisan masyarakat terbawah agar dapat mencapai kesejahteraan dan kemakmuran bersama di seluruh wilayah di Tanah Air.

"Pemerintah tidak hanya memperhatikan usaha yang besar-besar saja, tapi juga fokus pada UMKM dan 40 persen lapisan masyarakat terbawah," kata Presiden Joko Widodo pada Sidang Tahunan MPR Tahun 2018 di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Kamis (16/8).

Presiden memaparkan, untuk menyasar 40 persen lapisan masyarakat terbawah, pemerintah tengah menjalankan program Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial, serta peningkatan akses permodalan bagi usaha ultra mikro, usaha mikro, dan usaha kecil.

Untuk mendorong perkembangan usaha UMKM, pemerintah menurunkan tarif pajak final UMKM menjadi 0,5 persen serta penajaman KUR yang bisa dinikmati 12,3 juta UMKM.

Selain itu, untuk memberikan jaminan perlindungan sosial, pemerintah bekerja menjaga stabilitas harga bahan-bahan pokok, menyalurkan Program  Keluarga Harapan kepada 10 juta keluarga penerima manfaat, serta mereformasi sistem bantuan pangan menjadi program bantuan nontunai, agar lebih tepat sasaran, dan cakupannya akan ditingkatkan menjadi 15,6 juta penerima manfaat pada 2019.

"Dengan kerja nyata, rasio gini sebagai indikator ketimpangan pendapatan terus kita turunkan, yang saat ini berhasil kami turunkan dari 0,406 menjadi 0,389," kata Presiden.

Kepala Negara juga menyatakan bahwa selama empat tahun terakhir, pemerintah telah merombak besar-besaran terhadap iklim kemudahan berusaha negeri ini.

"Tujuan utama dari hal tersebut adalah membuat perekonomian menjadi lebih produktif dan kompetitif sambil meningkatkan kemandirian bangsa," kata Jokowi. kbc10

Bagikan artikel ini: