Dana desa belum berpihak pada peningkatan kesejahteraan petani

Kamis, 2 Agustus 2018 | 17:52 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Dana desa yang dialokasikan  pemerintah pada tahun anggaran 2018  mencapai Rp 60 triliun. Dana desa tersebut disalurkan dari pemerintah melalui pemerintah kabupatan/kota yang kemudian ditransfer ke desa.

Ketua Dewan Pakar Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Gunawan Sumodiningrat  yang juga ekonom dari Universitas Gajah Mada (UGM)  ini menilai besarnya dana yang disalurkan pemerintah ternyata belum mampu menggenjot pembangunan pertanian di pedesaan. Hal itu tercermin dari penurunan pertumbuhan di sub sektor pertanian nasional.

Salah satu indikator setiap tahun terjadi penurunan tenaga kerja di sektor pertanian.“Jadi setiap 1 persen penurunan pertumbuhan sektor pertanian, mencerminkan penuruan jumlah petani sebesar 0,5 persen. Ini menunjukkan anggaran dana desa tidak optimal,” ujar dia dalam diskusi “HKTI: Tantangan Pertanian Pertanian Indonesia Lima Tahun ke Depan”, di Jakarta, Kamis (2/8/2018).

Gunawan mempertanyakan besarnya alokasi dana desa , namun disatu sisi belum mampu meyakinkan petani bahwa budidaya pertanian menjadi usaha yang berkelanjutan. “Anggaran itu tidak mampu menahan berkurangnya lahan pertanian dan juga tidak mampu mendorong tenaga kerja petani . Dana desa rata-rata Rp 60 triliun per tahun hanya dinikmati di tingkat perkotaan saja,” tegasnya.

Gunawan menambahkan selama ini kebijakan ekonomi pemerintah lebih berorientasi pada pencapaian target-target makro, sehingga telah gagal menumbuhkan sektor pertanian.“Ada kesalahan pada kebijakan pemerintah yang berorientasi terlalu ke makro, sehingga melupakan sektor pertanian yang pertumbuhannya terus melambat. Akhirnya, lahan pertanian berkurang,” kata Gunawan

Dia menegaskan secara teori penganggaran dana desa untuk memperbesar kontribusi desa terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. “Teori yang ada sektor perindustrian ada di desa juga, jadi tidak menumbuhkan dengan adanya dana desa itu,” imbuhnya.

Dikatakan alokasi anggaran dalam APBN lebih mengedepankan sub sektor industri ketimbang pertanian. Padahal yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat pedesaan adalah sektor pertanian.

Ironisnya dana desa yang digelontorkan pemerintah juga kurang menyentuh sendi perekonomian rumah tangga masyarakat desa. Dana tersebut justru lebih banyak dikuasai para elite desa untuk kepentingannya.

“Bantuan desa itu tidak efektif, karena konsepnya tidak jelas. Nomor satu, sadarkan disitu bahwa bantuan desa adalah simultan.Bukan alat kampanye. Sudah dibuat 30 tahun lalu ya gitu gitu aja. Karena ganti pemerintahan ganti konsep. Pembangunan desa sulit membangun rakyatnya. Akhirnya yang dapat kepala desa, padahal bukan haknya. Akibatnya masuk penjara,” urainya.

Sementara profil petani pun tidak banyak berubah.Tak pelak profil petani juga tidak banyak berubah. Saat ini sekitar 60%  malah tergolong sebagai petani gurem.Menurutnya laju kenaikan inflasi di desa juga tinggi dan mendekatkan petani pada kategori penduduk miskin.

“Meski mereka (petani gurem) dis meningkatkan produksi pertanian, namun swasembada beras tetap tidak akan tercapai, karena hasil produksi petani gurem tidak berkorelasi kuat terhadap target swasembada pangan,” papar Gunawan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada kurun 2003-2013 jumlah petani gurem yang kehilangan lahan mencapai 53,75 % atau sebanyak 5,04 juta rumah tangga petani. Konversi lahan didominasi oleh sektor perkebunan dengan areal seluas 41,32 % dan kemudian diikuti sektor perumahan.kbc11

Bagikan artikel ini: