Pilkada bikin daya beli masyarakat kian terpuruk

Rabu, 4 Juli 2018 | 08:52 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Daya beli masyarakat dari dalam dua bulan terakhir terlihat memburuk. Hal tersebut disebabkan beberapa hal, seperti Hari Raya Idulfitri dan tidak lama disusul dengan ajang Pemilihan Umum Daerah (Pilkada) yang membuat beberapa harga-harga di beberapa sektor alami kenaikan.

Peneliti Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Esa Suryaningrum menjelaskan sektor-sektor yang mengalami lonjakan seperti sektor transportasi dan makanan. Dari data inflasi sektor transportasi mengalami lonjakan dari Mei sebesar 0,18% menjadi 1,50% pada Juni.

“Pasca Lebaran dan Pilkada, terindikasi daya beli masyarakat berkurang dibanding tahun sebelumnya, seperti tiket pesawat yang meningkat biasanya Rp 300.000 jadi Rp1 juta," ujar Esa di Jakarta, Selasa (3/7/2018).

Menurutnya inflasi Lebaran tahun ini merupakan terendah dalam 4 tahun terakhir. Namun, peningkatan dari bulan sebelumnya cukup tinggi. "Inflasi Mei 0,21 persen, kemudian melonjak di Juni 0,38 (jadi 0,59 persen). Jadi lonjakannya sangat tajam," kata Esa.

Esa menjelaskan inflasi transportasi tidak bisa dihindari sebab pada momen arus mudik dan arus balik otomatis harga tiket menjadi lebih mahal dibanding hari biasa. Begitu pun inflasi pada bahan makanan tidak dapat dicegah karena pada momen tersebut permintaan meningkat cukup drastis.

Meskipun inflasi relatif rendah dibandingkan tahun lalu, Esa menyatakan Indef menggarisbawahi bahwa inflasi Mei ke Juni sangat tajam lonjakannya. "Daya beli masyarakat tentunya bukan menguat malah melemah karena lonjakan inflasi Mei ke Juni melonjak tajam." terangnya.

Esa menjelaskan jika daya beli masyarakat melemah maka laju pertumbuhan ekonomi pun akan terhambat. "Adanya faktor Pilkada dan Lebaran yang bisa jadi mesin untuk mendongkrak konsumsi ternyata tidak, karena daya belinya melemah," kata dia.

Sementara itu, peneliti Indef lainnya, Eko Listiyanto menyatakan perekonomian pasca Pilkada meleset dari prediksi. "Dilihat dari berbagai indikator ternyata realisasinya banyak yang meleset," ujarnya.

Salah satunya adalah inflasi yang sebelumnya banyak diprediksi pada kisaran 0,3%. Namun, pada kenyataanya inflasi Juni mencapai angka 0,59%.

Selain itu, Eko juga menyoroti jomplangnya perbedaan kenaikan inflasi dengan Nilai Tukar Petani (NTP). Artinya, kenaikan harga bahan pangan tidak dinikmati oleh para petani. "NTP angkanya Alhamdulillah naik (meski hanya) sepersepuluhnya naiknya cuma 0,05 persen. Inflasinya naik jadi 0,59 persen," ujarnya.

Berkaitan kenaikan harga bahan bakar khusus seperti Pertamax, Esa berpendapat keputusan Pertamina tersebut juga akan memicu inflasi karena kenaikan biaya-biaya produksi (cost push inflation). Meskipun kenaikan terjadi pada BBM non subsidi namun dampaknya langsung dirasakan masyarakat.

Esa menyatakan kenaikan BBM bisa merembet pada persoalan lain. Di mana, hampir 30% dari pendapatan masyarakat dihabiskan untuk keperluan BBM atau transportasi. "Sehingga kalau misalnya terjadi kenaikan harga BBM maka sudah jelas terjadi cost push inflation. Akibatnya, daya beli masyarakat juga melemah," ujarnya.

Sebelumnya, PT Pertamina (Persero) telah menaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi jenis Pertamax pada Minggu (1/7/2018). Harga Pertamax naik Rp 600 menjadi Rp 9.500 per liter.kbc11

Bagikan artikel ini: