HPP gabah dianggap tidak lagi relevan

Selasa, 23 Januari 2018 | 22:02 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com:

Empat tahun berjalan pemerintahan Presiden Joko Widodo menjalankan pembangunan pertanian, ternyata baru satu kali menyesuaikan Harga Pokok Pembelian (HPP) gabah petani. Ketentuan itu tertuang menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) No 15 tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah.  

Padahal ,instrumen  ini sedianya menjadi representasi kehadiran pemerintah melindungi  hasil usaha budidaya padi yang ditanam petani. Demikian Guru Besar Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor (Faperta IPB) Prof Dwi Andreas Santosa kepada kabarbisnis.com di Jakarta, Selasa (23/11/2018).

Dwi Andreas mengatakan pemerintah harus segera menyesuaikan ketentuan Inpres No 15 tahun 1015 . Ketentuan HPP dibutuhkan petani untuk mengantisipasi anjoknya harga gabah kering panen (GKP) ditingkat petani pada saat panen raya tiba yang diperkirakan pada awal Maret mendatang.Namun, Andreas hanya menaruh fokus perhatian kepada gabah kering panen (GKP) petani  yang dihargai Rp 3.700 per kilogram (kg) . ”Karena petani menjual langsung dalam bentuk gabah disawah. Jadi perhatian saya hanya pada gabah kering panen,” ujar Andreas

Menurut Anderas informasi dari jaringan petani di sejumlah kabupaten di Jawa Tengah, gabah petani masih dihargai tinggi mengingat hasil panen belum merata. Harga GKP bervariasi Rp 5.400 per kg-Rp 5.800 per kg,meski harga tersebut sudah mengalami penurunan dibandingkan awal Desember 2017 yang sempat mencapai Rp 6.500 per kg.”Tapi ketika panen raya tiba, harga gabah bisa anjlok dibawah Rp 3.000 per kilogram, jauh dari ketentuan Bulog,” kata Andreas.

Andreas menghimbau pemerintah semestinya sudah merilis formula HPP gabah terbaru sebelum bulan Maret. Dengan begitu akan menjadi panduan Perum Bulog  segera menyerap gabah petani sesuai persyaratan yang berlaku .

Andreas menuturkan ketika pemerintah merilis Inpres No 5 tahun 2015 yang juga menetapkan HPP beras sebesar Rp 7.3000 per kg sudah itu pun sama halnya dengan memunggungi petani. Bagaimana tidak?  Kala itu  petani juga membutuhkan tiga tahun membutuhkan penyesuaian HPP GKP sebesar Rp 400 per kg dari Rp 3.200 per kg seperti tertuang dalam Inpres No 3 tahun 2012 menjadi Rp 3.700 per kg.

“Kenaikan HPP gabah petani hanya naik 15 persen. Sementara pada waktu yang sama biaya usaha tani petani harus mengeluarkan ongkos untuk membeli pupuk, sewa lahan, obat-obatan. Dalam tiga tahun , kenaikan biaya usaha tani  naiknya lebih tinggi yakni mencapai  28 persen,” cetus Anderas seraya menambahkan perhitungan HPP GKP petani Rp 3.700 per kg ketika diterapkan sejak tahun 2015 itu pun sudah tidak lagi dinilai memperhatikan petani.

Di kesempatan berbeda, Dirut Perum Bulog Djarot Kusumayakti kepada kabarbisnis.com menilai kendati Bulog merupakan off taker, namun patokan HPP gabah  patokan HPP gabah Rp 3.700 per kg tidak lagi relevan. Djarot menyadari instrumen HPP sangat terkait dengan kesejahteraan petani.

Hanya saja , harus juga diperhatikan adalah kebijakan tersebut juga dapat memicu angka inflasi. Institusi teknis sedianya menghitung margin yang cukup kepada petani, disisi lain inflasi tidak terganggu.

Direktur Pengadaan Bulog Andrianto Wahyu Adi mengatakan instrumen HPP akan efektif apabila diterapkan pada panen raya. Andrianto juga berharap ada penyesuaian HPP gabah di tahun 2018.Tahun ini Bulog menetapkan serapan gabah dan beras sebesar 2,7 juta ton.

“Saya bilang baiknya ada penyesuaian agar terlalau jauh kenyataan dari pasar. Jadinya kurang kredibel. Petani akan lebih senang kalau Harga Pokok Pembelian gabah naik. Tapi ini indifference (diabaikan red). Kalau pun tidak (HPP gabah naik) , Bulog akan membeli gabah petani dengan skema komersial, diatas harga Inpres,” pungkasnya.kbc11

Bagikan artikel ini: