WTO restui usulan Indonesia soal subsidi nelayan kecil

Senin, 18 Desember 2017 | 08:01 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Para menteri negara-negara anggota Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) sepakat mengakomodasi kepentingan-kepentingan yang diperjuangkan Indonesia berupa pemberantasan praktik Illegal, Unregulated and Unreported (IUU) fishing dan peninjauan ulang penerapan subsidi perikanan.

Kesepakatan dilakukan pada Konferensi Tingkat Menteri (KTM) ke 11 di Buenos Aires, Argentina pada 10-13 Desember 2017.

“Dengan hasil ini, Indonesia telah mempertahankan posisi runding memberantas praktik Illegal, Unregulated and Unreported (IUU) fishing dan melindungi kepentingan nasional untuk nelayan skala kecil dan artisanal,“ jelas Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita dalam pernyataan resminya, akhir pekan lalu.

Permasalahan terkait praktik IUU fishing ini terus menjadi fokus Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Untuk itu, KKP turut ikut andil mengambil bagian dalam KTM dalam upaya memberantas praktik IUU fishing.

Menanggapi ini, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengaku sependapat dengan Enggar. Pasalnya, dampak dari praktik IUU fishing ini bisa merugikan nelayan-nelayan kecil di Indonesia dan menurunkan stok perikanan di Indonesia.

“Ini laut kita seharusnya untuk kita, masyarakat Indonesia. Seenaknya saja para maling ini mengambil jatah kita, ini tentu tidak bisa dibiarkan," ungkap Susi.

KKP terus mengupayakan berbagai cara dalam menjaga kedaulatan Indonesia tidak hanya melalui program budidaya tapi juga kerja sama Internasional. Indonesia bahkan secara aktif menyampaikan pandangan di meja perundingan dan menggalang dukungan dari negara-negara lain.  

Selain menyepakati pemberantasan praktik Illegal, Unregulated and Unreported (IUU) fishing, Menteri-menteri anggota WTO menyepakati bahwa subsidi perikanan tetap dapat diberikan kepada nelayan skala kecil dan artisanal. kbc10

Bagikan artikel ini: