Mendagri: Kasus korupsi bukan karena Pilkada langsung

Rabu, 27 September 2017 | 11:20 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menolak anggapan banyaknya kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi akhir-akhir ini karena besarnya biaya yang dikeluarkan saat mengikuti pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung. Menurut Mendagri, kasus korupsi adalah kasus individu yang tidak ada kaitannya dengan pelaksanaan sistem Pilkada langsung.

“Pihak yang harusnya disalahkan dalam kasus ini adalah individu terkait. Tindak korupsi kata tidak dilakukan seorang diri, namun beberapa pihak terlibat di dalamnya. Ada bawahannya yang salah memberitahu, pihak ketiga juga (membujuk),” kata Tjahjo.

Mendagri Tjahjo menilai, sistem Pilkada langsung selama ini sudah bagus karena yang terpilih adalah figur yang dikenal dan dipilih langsung oleh rakyat. Tinggal bagaimana rakyat memilih calon yang dinilai berintegritas dan memiliki rekam jejak baik.

Soal kemungkinan perubahan sistem Pilkada langsung, Mendagri mengingatkan, bahwa Pemerintah juga tak mungkin mengubah pelaksanaan pilkada lewat mekanisme tak langsung karena harus mengubah aturan perundang-undanganya terlebih dahulu.

“Mengubah undang-undang itu butuh waktu bertahun-tahun. Saya kira sistem sudah bagus kok. Ini kan maunya langsung yang kenal rakyat. Langsung yang dipilih rakyat,” ungkap Tjahjo. kbc10

Bagikan artikel ini: