Menteri Jonan ancam cabut izin SPBU yang tak pasang nozzle gas

Rabu, 20 September 2017 | 23:44 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mendorong konversi penggunaan bahan bakar minyak (BBM) ke bahan bakar gas (BBG). Sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM Nomot 25 Tahun 2017 tentang Percepatan Pemanfaatan Bahan Bakar Gas Untuk Transportasi Jalan, maka setiap Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) diwajibkan memiliki satu nozzle untuk pengisian gas.

Menteri ESDM Ignasius Jonan mengatakan, ini sifatnya wajib bagi SPBU harus memiliki satu nozzle gas. Untuk kesiapannya diserahkan pada daerah masing-masing.

"Misalnya mereka ada yang kesiapannya itu butuh 12 bulan, 15 bulan, ada yang 18 bulan ada yang 24 bulan dan sebagainya. Kalau mau detilnya tanya Ditjen Migas," ujarnya, di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (20/9/2017).

Dari waktu kesiapan itu, maka kata dia, realisasi SPBU memiliki satu nozzle gas bisa dilihat di 15 bulan ke depan. Untuk benar-benar meastikan ini dilakukan, kata Jonan ada sanksi bagi SPBU yang tidak mengikuti aturan ini.

"Kalau tidak pasang ya sanksi kita minta Pertamina untuk mencabut keagenannya. Kebanyakan ini Pertamina," ujarnya.

Sebelumnya, mantan Direktur Jenderal Migas IGN Wiratmaja Puja mengatakan, dalam menerapkan satu SPBU memiliki satu nozzle gas, hingga 2019 ada 150 SPBU yang dipasangi dispenser gas. Hal ini sesuai dengan roadmap penempatan dispenser gas di SPBU.

"Kita siapkan ada 150 SPBU yang disiapkan. Lihat nama nomer SPBU dan kota di mana. Kemudian akan kapan ditargetkan dispenser dan kapasitas gas disediakan SPBU," pungkasnya. kbc10

Bagikan artikel ini: