Pemerintah tolak talangi ganti rugi Lapindo ke pengusaha, ini kata Pakde Karwo

Kamis, 27 April 2017 | 09:47 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengungkapkan bahwa terdapat sekitar 30 perusahaan yang terkena dampak dari lumpur Lapindo. Para pengusaha ini pun meminta ganti rugi hingga mencapai Rp701 miliar.

Persoalan ini pun dibahas pada rapat terbatas hari ini. Nantinya, ganti rugi akan dilakukan secara business to business.

"Enggak ada, dengan seksama dan dalam tempo secepat-cepatnya," ungkapnya di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Rabu (26/4/2017).

Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan, bahwa pemerintah miliki alasan tersendiri untuk tidak menalangi kerugian pihak pengusaha ini. Salah satunya adalah karena adanya pihak asuransi yang dapat mengatasi persoalan ini. Alhasil, persoalan ini pun diselesaikan dengan cara business to business.

"Alasannya pengusaha memang bagian dari masyarakat tapi di situ ada mesin, asuransinya. Kami enggak ingin ribut dengan asuransi. Masa perusahaan enggak punya asuransi. Jadi kami minta selesaikan dengam b to b supaya ke depan enggak ada preseden juga ketika ada perusahaan yang alami musibah, akan menuntut juga ke pemerintah," tuturnya.

Sementara itu, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan, masih terdapat beberapa pihak yang belum menerima ganti rugi. Saat ini, pemerintah pun telah memiliki data lahan yang terkena dampak lumpur Lapindo.

"Ada yang belum selesai, ada yang nemuin saya belum dapat ganti, ada yang sudah dapat tapi dapatnya atas namaahan kering ternyata setelah verifikasi lahan basah. Apakah putusan Mahkamah Konstitusi di laksanakanm atau tidak saya enggak mngerti, cuma akau ketemu bupatinya, ada yang memang panti asuhan belum, ada pesantren, masjid," ungkapnya.

Hingga saat ini, anggaran ganti rugi memang belum sepenuhnya cair. Hal ini pun masih akan diselesaikan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

"Masih diselesaikan masih kurang Rp54 miliar diselesaikan oleh menteri PU dan masuk anggaran 2016, 2017," ungkap Soekarwo.

Terdapat beberapa kendala yang hingga saat ini masih menjadi hambatan dalam memberikan ganti rugi. Salah satunya adalah masalah bukti kepemilikan lahan. Diharapkan, kendala ini dapat selesai dalam waktu singkat. kbc10

Bagikan artikel ini: