Jalan cepat rusak, pemerintah kembali fungsikan jembatan timbang

Kamis, 20 April 2017 | 19:45 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (PUPR) menggandeng Kementerian Perhubungan dan juga Polri untuk mengefektifkan kembali fungsi jembatan timbang yang sebelumnya dioperasikan pemerintah daerah. Hal itu dilakukan guna menjaga kualitas jalan nasional yang sering mengalami kerusakan lantaran beban muatan yang melebihi kapasitas jalan.

 

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan pihaknya akan berusaha maksimal untuk menjaga kondisi jalan nasional sepanjang 47.017 km melalui pengefektifan fungsi jembatan timbang. Dengan adanya jembatan timbang diharapkan tidak adalagi kendaraan dengan beban berlebih yang diizinkan melintasi jalan nasional, sehingga jalan nasional memiliki usia yang lebih panjang dari yang seharusnya.

 

"Apapun akan saya lakukan untuk mendukung jembatan timbang ini. [Sanksinya] bukan didenda karena bisa menjadi sumber penyimpangan, lebih baik diturunkan (muatannya),” kata Basuki kepada wartawan di Jakarta, Kamis (20/4/2017)

 

Basuki mengakui pihaknya tidak memiliki wewenang dalam penindak kendaraan yang overload, sehingga penanganan di lapangan diserahkan kepada pihak berwajib, seperti kepolisian. Termasuk untuk menangani kasus pungutan liar yang kerap terjadi di jembatan timbang. Sedangkan regulasinya akan ditangani Kemenhub dan PUPR hanya sebagai penyedia sarana prasarana saja.

 

"Ada perannya masing masing, KemenPU bertanggung jawab dalam prasarananya, Kemenhub bertanggung jawab terhadap regulasi, sementara Kepolisian akan menyemangati dan memotivasi petugas agar tidak terjadi pungli,"terangnya.

 

Dirjen Bina Marga Arie Setiadi Moerwanto mengatakan  jika beban muatan yang dibawa truk sesuai aturan, maka kondisi jalan menjadi awet dan tidak cepat rusak. Kendaraan dengan muatan berlebih  memiliki daya rusak hingga empat kali lipat."Secara umum jalan kita umurnya 10 tahun, sekarang ini hanya dua tahun saja karena kelebihan beban dan sistem drainase dan lainnya," kata Arie.

 

Dengan kondisi tersebut, kebanyakan dana infrastruktur dialokasikan untuk kegiatan konservasi atau perbaikan jalan, bukan untuk membuat jalan baru. Bahkan sebagian besar anggaran yang masuk untuk Ditjen Bina Marga separuhnya digunakan untuk konservasi jalan."Dana konservasi bisa  mencapai Rp 10-20 triliun tiap tahun. Dana kita 50 persennya untuk konservasi," tambah Arie.

 

Arie mengharapkan dengan pengaktifan kembali jembatan timbang, tentunya dengan pengawasan dan perbaikan pelayanan secara baik, bisa mengirit pengeluaran yang digunakan hanya untuk memperbaiki jalan raya nasional.”Kita bisa menghemat 60 persen dana konservasi jalan kita," katanya.

 

Dirjen Perhubungan Darat Pudji Hartanto mengatakan pemerintah segera membuka 25 jembatan timbang dengan konsep pengelolaan yang baru, yakni di bawah pengawasan Ditjen Perhubungan Darat bekerja sama dengan Polri dan Kementerian PUPR. Dari 25 jembatan timbang, sembilan di antaranya bakal jadi proyek percontohan yang pengelolaannya diserahkan kepada pihak ketiga.

"Harapan saya dengan beralihnya pengelolaan jembatan timbang di Kementerian Perhubungan agar kita segera melakukan perubahan yang fundamental," kata Pudji.

Pudji mengakui biang keladi dari kerusakan jalan nasional selama ini adalah akibat beban berlebih yang dibawa para pengemudi angkutan truk. Maka itu, dengan adanya upaya pengetatan yang dilakukan, diharapkan kualitas jalan nasional dapat terjaga.Sinergitas ini dihadapkan mampu meningkatkan kualitas kinerja transportasi darat.kbc11

Bagikan artikel ini: