Gus Ipul: Tingkatkan produktivitas karyawan lewat penerapan K3 yang baik

Headline

Gus Ipul: Tingkatkan produktivitas karyawan lewat penerapan K3 yang baik

Aneka Bisnis Lain Lain

Rabu, 22 Februari 2017 | 07:23 WIB ET

Surabaya, kabarbisnis.com: Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga produktivitas karyawan. Bila perusahaan menerapkan K3 dengan baik, maka produktivitas karyawan juga akan meningkat. Ini berarti, perusahaan tersebut akan mencapai target dan meraih kesuksesan. Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Jatim Saifullah Yusuf saat membuka acara Penganugerahan Gelar Ketenagakerjaan 2017 di Jatim Expo Surabaya, Selasa (21/2).

Menurut Gus Ipul, sapaan akrabnya, bila K3 diterapkan dengan baik, akan mengurangi resiko kecelakaan kerja. Bila hal ini dilakukan, maka pekerja dapat melakukan pekerjaannya dengan maksimal, tanpa terganggu oleh bahaya atau kecelakaan kerja yang mengancam. Untuk itu, ia mengapresiasi perusahaan yang telah menerapkan K3 hingga Zero Accident.

“Acara penganugerahan K3 ini sangat penting, untuk mengapresiasi perusahaan yang sudah menerapkan manajemen K3 dengan baik. Memang dari total 38.368 perusahaan di Jatim, belum semuanya menerapkan prosedur ini dengan baik. Untuk itu saya mengajak pimpinan perusahaan untuk lebih memerhatikan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan karyawan,” katanya.

Menurutnya, perusahaan harus memandang karyawan sebagai aset, bukan beban. Sehingga karyawan menjadi unsur penting dalam mewujudkan kesuksesan perusahaan. “Inilah yang disebut human capital, dimana karyawan sebagai aset harus dirawat sehingga produktif. Produktivitas ini yang kemudian juga membawa keuntungan bagi perusahaan,” katanya.

Gus Ipul melaporkan, jumlah tenaga kerja di Jatim sebanyak 3.054.461 orang dengan rincian 3.049.947 orang merupakan WNI dan sejumlah 4.514 orang Warga Negara Asing (WNA) berstatus legal/resmi. Terkait Tenaga Kerja Asing ini, Gus Ipul minta perusahaan untuk ikut peduli dan memperhatikan masalah ini dengan baik. Pemprov Jatim, lanjutnya, akan terus mendata jumlah TKA ilegal agar tidak menjadi kendala ke depannya.

Lebih lanjut menurutnya, pengangguran di Jatim secara umum menunjukkan penurunan tiap tahunnya. Dimana tingkat pengangguran pada Tahun 2016 sebesar 4,21 persen atau berjumlah 839,280 orang, lebih kecil dari 2015 sebesar 4,47 persen atau 906.904 orang. Diharapkan, Tahun 2017 ini jumlah pengangguran semakin turun dengan target 4,12 persen.

Masalah pengangguran ini, lanjutnya, Pemprov Jatim melalui Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan (Disnakertransduk) berkomitmen melaksanakan pemagangan tiap tahun. Selain itu, dilakukan pula peningkatan kompetensi dan keahlian para pencari kerja melalui Balai Latihan Kerja dan SMK plus. “Tahun ini targetnya 28 ribu orang bisa dilatih Pemprov dan Pemkab/kota melalui BLK ini. Selain itu, kita juga harus dorong sertifikasi untuk pekerja yang berstandar internasional,” katanya.

Dilaporkan, kasus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada tahun 2016 di Jatim sejumlah 181 kasus, lebih kecil dari 2015 yang berjumlah 458 kasus. Sedangkan jumlah TKI ke luar negeri pada tahun 2016 sejumlah 216.435 orang dengan remitensi sebesar 1,809 triliun rupiah. Untuk penduduk usia kerja (usia produktif 15-55 tahun) berjumlah 31.020.000 orang.

Ditambahkan, jumlah TKI bermasalah atau dideportasi pada Tahun 2016 berjumlah 5.117 orang. Sementara itu untuk rasio pencari kerja Tahun 2016, tingkat penyerapan pasar kerja paling tinggi dari lulusan D3/Sarjana. Dimana dari total lulusan D3/Sarjana sebanyak 28.672 orang, sebanyak 22.937 orang terserap pasar kerja atau sebesar 80 persen.

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jatim, Dr. Soekardo, M.Si, mengatakan, penganugerahan ini sebagai bentuk motivasi bagi pemangku kepentingan seperti kepala daerah dan stakeholder (industri, perusahaan) untuk membangun hubungan industrial yang lebih baik di masa depan. “Penaganugerahan ini menunjukkan komitmen Pemprov Jatim dalam menciptakan suasana kondusif di dunia industri,” katanya.

Menurut Soekardo, ini merupakan salah satu upaya dari Pemprov Jatim untuk mengurangi kemiskinan dan mengurangi pengangguran. Untuk itu, Disnakertransduk Prov. Jatim terus melakukan upaya peningkatan K3, pelatihan, pemagangan dalam dan luar negeri, penciptaan lapangan kerja, serta penciptaan hubungan harmonis anatara perusahaan dan karyawannya. Ia melaporkan, ada 312 perusahaan yang mendapat penghargaan kategori Zero Accident, serta 97 perusahaan dengan kategori Sistem Manajemen K3.

Pada kesempatan ini, Wagub Jatim secara simbolis memberikan 51 penghargaan. Terdiri dari 9 penghargaan bagi Bupati kategori Kabupaten Pembina K3 atau Zero Accident, terdiri dari Kab. Gresik, Kab. Pasuruan, Kab.Tuban, Kab. Sidoarjo, Kab. Lamongan, Kab.Blitar, Kab.Probolinggo, Kab.Jombang dan Kab. Bojonegoro. Kemudian penghargaan kategori Kabupaten/Kota Pembina LKS Bipartit Perusahaan Besar Tahun 2017 bagi Kota Surabaya dan Kab. Malang, penghargaan kategori Kabupaten Pembina LKS Bipartit Padat Karya Tahun 2017 diraih Kab. Mojokerto dan Kab. Madiun, serta kategori Kabupaten Pembina Transmigrasi Tahun 2017 Kab. Ngawi, Kab. Magetan dan Kab. Situbondo.

Selain itu, secara simbolis diberikan pula penghargaan bagi perusahaan kategori Zero Accident, perusahaan kategori sistem manajemen keselamatan dan kesehatan, 27 perusahaan kategori P2-HIV AIDS di tempat kerja, 38 perusahaan kategori LATPRO implementasi 5S/5R, 30 perusahaan kategori Pemagangan, serta 10 perusahaan kategori CSR. Juga penghargaan bagi perusahaan kategori Penta dan PKK, perusahaan peduli disabilitas, kategori Manajerial PPTKIIS Pusat, kategori manajerial PPTKIIS Cabang, Tenaga Kerja Sarjana Andalan, Tenaga Kerja Mandiri, dan penghargaan kategori Hubungan Industrial dan Jamsos (Perusahaan Besar dan Perusahaan Padat Karya).

Selain penganugerahan, acara ini juga diramaikan dengan job market fair yang diikuti sekitar 60 perusahaan dan bisa diikuti pencari kerja secara gratis. Diperkirakan 5.000-6.000 pencari kerja akan memadati job fair ini. kbc3

Bagikan artikel ini: