Pukul industri UKM, Kemenperin minta rencana cukai plastik ditunda

Jum'at, 23 Desember 2016 | 10:55 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Kementerian Perindustrian meminta implementasi pengenaan cukai pada plastik tidak dilakukan dalam waktu dekat. Sebab, pengenaan cukai plastik akan memukul kinerja industri kecil dan menengah.

Dirjen Industri Kecil dan Menengah (IKM) Gati Wibawaningsih meminta kementerian keuangan menunda pelaksanaan cukai plastik yang direncanakan tahun depan.

"Kita kan mau gedein IKM nih biar bisa suplai dalam negeri. Kalau sudah industrinya maju, barulah (pengenaan cukai plastik). Anggaplah penundaan pengenaan cukai plastik ini sebagai insentif industri kecil menegah, jangan dulu, kalau dah mantep bolehlah," jelasnya di Kantor Kemenperin, Jakarta, Kamis (22/12/2016).

Gati mengatakan, pengenaan cukai pada plastik akan memukul penjualan produk IKM di tengah pelemahan ekonomi yang menurunkan daya beli masyarakat. "Sekarang kan mereka belum apa-apa namanya penjualan belum mantep kalau dah di grogotin ini kan kasian, dalam dan luar negeri kan belum bagus (perekonomian)," tambahnya.

Menurutnya, perekonomian saat ini sudah mulai membaik dan ini diikuti dengan pertumbuhan industri yang juga semakin membaik. Untuk itu, dia meminta momentum ini tidak dihambat.

"Kalau bisa tunda dulu lah. Kalau kami inginnya tunda dulu ah, biar siap dulu. Mereka (pelaku industri) kan duitnya tidak bayak kalau dimintain kan pusing jadinya," ujarnya.

Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Keuangan akan memberlakukan pengenaan cukai untuk plastik ditahun depan. Hal ini tinggal menunggu pembahasan dan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Pemerintah menargetkan meraup penerimaan sebesar Rp 1,6 triliun dari cukai plastik. Pemerintah berharap pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dapat segera selesai sehingga cukai plastik bisa diterapkan tahun depan.

"Cukai plastik kita sedang menunggu waktu dari komisi XI. Jadi pemerintah sudah siapkan semua. Target penerimaan Rp 1,6 triliun," ujar Direktur Jenderal Bea dan cukai Kementerian Keuangan, Heru Pambudi di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta.

Heru mengatakan pertimbangan pengenaan cukai pada plastik untuk mengendalikan peredaran terkait dampak lingkungan. "Yang paling merusak itu adalah kantong plastik. Jadi ada 17 persen sampah itu dalam bentuk plastik, 67 persen dari 17 persen itu adalah kantong plastik. Itulah sehingga kita memprioritaskan kantong plastik sebagai objek cukai dalam rangka pengendalian penggunaannya," kata Heru. kbc10

Bagikan artikel ini: