Pemerintah kaji usulan ekspor kayu bulat

Jum'at, 21 Oktober 2016 | 11:10 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Pemerintah masih mengkaji usulan deregulasi kebijakan perdagangan hasil hutan yang memungkinkan Indonesia kembali membuka keran ekspor kayu log atau kayu bulat dengan kuota tertentu atau terbatas.

Usulan deregulasi kebijakan terutama untuk mengatasi permasalahan distorsi harga kayu yang cukup besar antara dalam dan luar negeri. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya menyatakan telah mendiskusikan hal tersebut dengan Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan.

Menurutnya, pemerintah bersama dunia usaha masih harus berjuang bersama agar keputusan yang diambil lebih meyakinkan dan memberi win-win solition. ”Nanti kita lihat masa transisi atau peralihannya berapa lama dan bisa dimulai tahun berapa (ekspornya). Misalnya dimulai 2019 atau 2020, tapi persiapannya dari sekarang,” ujarnya di sela acara Musyawarah Nasional (Munas) Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) di Jakarta.

Anggota APHI Hadi Siswoyo menyebut distorsi harga kayu bulat dalam negeri karena dampak kebijakan atau regulasi bidang perdagangan yang tidak tepat lagi dengan kondisi saat ini, yaitu tentang larangan ekspor kayu bulat keseluruhan. Menurutnya, dengan kondisi saat ini, perlu terobosan baru untuk kebijakan tersebut sehingga punya dampak.

”Disparitas harga sangat tinggi di pasar internasional dengan pasar dalam negeri terutama kayu hasil hutan alam. Kerugiannya bukan hanya dialami pengusaha hasil hutan melainkan juga negara kehilangan potensi pendapatan karena tidak mendapat harga optimal dan ada potensi yang tidak bisa dipanen,” tuturnya.

Sementara itu Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan, industri pulp dan kertas di dalam negeri akan memiliki potensi pertumbuhan yang cukup signifikan. Salah satu faktor pendorongnya adalah upaya pemerintah yang mengusulkan agar sektor ini masuk dalam kelompok sektor industri yang mendapatkan harga gas kompetitif.

”Kementerian Perindustrian telah mengusulkan industri pulp dan kertas untuk dimasukkan dalam kelompok bidang industri pengguna gas harga tertentu pada revisi Perpres No 40/2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi,” ujar Airlangga.

Dia melanjutkan, peluang pengembangan industri pulp dan kertas di dalam negeri cukup terbuka, didukung dengan ketersediaan sumber bahan baku kayu dari hutan tanaman industri dan hutan rakyat serta bahan baku nonkayu seperti tandan kosong kelapa sawit, kenaf, dan abaca.

Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan Kementerian Perdagangan Nurlaila Nur Mahmud mengatakan, Kementerian Perdagangan (Kemendag) akan membuat regulasi yang juga mendukung industri hulu agar berkembang. Namun, apabila menteri LHK menyatakan belum akan membuka keran ekspor kayu bulat, maka Kemendag juga satu suara.

Nurlaila mengungkapkan, saat ini ekspor produk kehutanan berada di urutan ketiga setelah sawit dan karet. Produk hasil hutan terbanyak diekspor dalam bentuk kertas, pulp, plywood dan furnitur. Menurut Nurlaila, nilai ekspor sektor kehutanan dalam dua tahun terakhir memang belum bergerak alias stagnan. kbc10

Bagikan artikel ini: