Industri padi hibrida dukung Jokowi capai kedaulatan pangan

Rabu, 27 April 2016 | 11:59 WIB ET

SURABAYA, kabarbisnis.com: Ketahanan pangan merupakan salah satu prioritas pemerintahan Presiden Joko Widodo. Sejumlah komoditas termasuk padi ditargetkan tidak hanya untuk mencukupi kebutuhan domestik, tetapi juga diharapkan untuk bisa surplus 10%. Jika mengacu pada target ini, maka pada tahun 2018, target untuk produksi beras ditetapkan sebesar 40.5 juta ton atau setara dengan 78 juta GKP.

Wakil Ketua Asbenindo (Asosiasi Perbenihan Indonesia) Herry Kristanto mengatakan, pihaknya sebagai perkumpulan pelaku industri perbenihan nasional mendukung upaya pemerintah dalam pencapaian target swasembada beras.

Dia menjelaskan, target sebesar 78 Juta GKP pada tahun 2018 ini merupakan suatu hal yang perlu dipersiapkan dengan matang. Sebagai catatan, produksi beras nasional pada tahun 2014 berkisar 70.6 juta GKP. Ini berarti, pemerintah berharap adanya peningkatan produksi yang cukup signifikan dibandingkan dengan angka produksi yang ada saat ini.

Untuk mengejar penambahan produksi sebesar 7.4 juta ton GKP dalam waktu beberapa tahun bukan suatu hal yang mudah. Namun demikian, hal ini tentunya tidak mustahil untuk dilakukan jika pemerintah, sektor swasta, dan publik memberikan dukungan dan kontribusi langsung dalam mencapai tujuan ini. 

"Komitmen Asbenindo diwujudkan dengan upaya untuk penyediaan benih hibrida secara tepat mutu, waktu, harga, dan jumlah  hingga mencapai 12,000 ton pada 2018. Kami juga menyiapkan benih unggul padi hibrida sesuai dengan koridor hukum dan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu melalui jalur produksi dalam negeri dan impor," ujarnya kepada wartawan, Rabu (27/4).

Dia menambahkan, agar Asbenindo mampu menyediakan benih padi hibrida sesesuai target kontribusinya pada pencapaian kedaulatan pangan, maka sangat diharapkan dukungan kebijakan dan program fasilitasi dari pemerintah. Herry menyebut perlunya empat kebijakan pemerintah. 

Pertama, penetapan dan pengembangan wilayah khusus produksi benih padi hibrida. Penetapan wilayah khusus produksi padi hibrida ini dapat diberlakukan secara nasional dengan sistem pengelompokan wilayah (cluster) yang didukung dengan bantuan sarana dan prasarana produksi seperti benih, pupuk, dan penunjang produkti lainnya.

Kedua, bekerja sama dengan perusahaan produsen benih untuk memberikan insentif dan proteksi bagi petani penangkar benih hibrida dalam bentuk pelatihan, infrastruktur, asuransi, dan jaminan harga.

Ketiga, memberikan kemudahan bagi produsen benih untuk impor/ pengadaan parent material benih padi hibrida yang digunakan untuk keperluan produksi benih padi hibrida di dalam negeri.

Keempat, perubahan dalam pasal 9 Peraturan Menteri Pertanian nomor 127/ 2014 yang membatasi impor benih padi hibrida selama tiga tahun setelah registrasi. "Kami berharap, agar keharusan untuk memproduksi benih secara lokal ini dapat diperpanjang jangka waktunya menjadi 5 tahun untuk keperluan optimalisasi  aklimatisasi dan sosialisasi sebelum benih diproduksi dalam negeri," ujar dia. kbc9

Bagikan artikel ini: