Meski PPh DIRE turun, REI minta BPHTB juga dipangkas

Rabu, 6 Januari 2016 | 08:40 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Kalangan pengembang yang tergabung dalam Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) tak puas dengan pemangkasan pajak penghasilan (PPh) terhadap selisih nilai harga pokok penjualan (HPP) dengan nilai penjualan aset dalam Dana Investasi Real Estate (DIRE) menjadi 1 persen dari sebelumnya 5 persen.

Mereka meminta pemerintah juga menurunkan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dari yang berlaku saat ini di angka 5 persen, agar semakin banyak perusahaan properti maupun investor yang menanamkan modalnya dalam produk investasi tersebut.

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) REI Eddy Hussy mengatakan, BPHTB yang lebih kecil akan menciptakan efek pengganda (multiplier effect) yang baik bagi perekonomian karena ada insentif untuk melakukan pembangunan. Jika pembangunan makin banyak, maka Pemerintah Daerah (Pemda) nantinya bisa menuai pendapatan lain baik dari sisi pajak daerah maupun lainnya.

"Kalau BPHTB dikurangi, maka ada kesempatan dana segar masuk ke dalam DIRE dan itu bisa membantu pembangunan kawasan di suatu daerah. Semakin banyaknya pembangunan tentu akan menghasilkan multiplier effect juga, jadi daerah tak perlu khawatir penerimaannya akan berkurang," jelas Eddy, Senin (4/1/2016).

Dia yakin investor akan banyak memilih DIRE sebagai instrumen investasi karena banyak peminatnya. Jika dana makin banyak masuk, maka ada kemungkinan instrumen DIRE tidak hanya disalurkan untuk aset berupa properti namun juga infrastruktur.

"Kalau dana segar makin banyak, lumayan bisa menambah lapangan kerja juga. Ini menunjukkan kalau bukan berarti kami menginginkan penurunan BPHTB dengan tanpa alasan, karena penurunan BPHTB di dalam DIRE ini demi kebaikan daerah itu sendiri," jelasnya.

Sekadar diketahui, dalam PMK Nomor 200 tahun 2015, pemerintah baru membebaskan PPh dividen Kontrak Investasi Kolektif (KIK) yang diterima dari Special Purpose Company (SPC) sebesar 15 persen lantaran KIK dan SPC sudah merupakan satu kesatuan dan bukan dua objek pajak yang terpisah. Pasalnya, SPC sendiri merupakan Perseroan Terbatas (PT) yang minimal 99,9 persen sahamnya berupa KIK, di mana modalnya bersumber dari dana masyarakat pemodal berbentuk DIRE.

Selain itu, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas pembelian aset dari perusahaan properti ke SPC sebesar 10 persen juga ikut dihapuskan. Dengan demikian, pemberlakuan BPHTB masih sama sebelum PMK tersebut berlaku yaitu 5 persen dari nilai aset yang dibayar oleh SPC. kbc10

Bagikan artikel ini: