Gara-gara kebijakan ini daya saing mebel Indonesia terpuruk

Rabu, 25 November 2015 | 13:50 WIB ET

SURABAYA, kabarbisnis.com: Kebijakan pemerintah soal legalitas kayu yang tertera dalam aturan Sistem Verifikasi dan Legalitas Kayu (SVLK) dinilai kian mengempaskan daya saing produk mebel dalam negeri. Pasalnya, akibat pemberlakuan kebijakan tersebut biaya produksi menjadis emakin tinggi. Karena untuk mengurus SVLK membutuhkan biaya sekitar Rp 40 juta hingga Rp 80 juta per tahun. 

"Aturan SLVK membuat harga bahan baku industri mebel kita kurang kompetitif jika dibandingkan pesaing seperti Malaysia dan Vietnam," kata Sekretaris Jenderal Asosiasi Mebel dan Kerajinan Indonesia (AMKRI), Abdul Sobur di Surabaya, Rabu (25/11/2015).

Selain itu, ujarnya, proses verifikasi juga cukup lama karena membutuhkan syarat-syarat pendukung. Mulai dari perizinan prinsip hingga pengelolaan lingkungan. "Di Indonesia, jika tidak punya SVLK tidak bisa ekspor. Padahal Malaysia dan Vietnam kompetitor kita tidak memberlakukan aturan tersebut," tuturnya.

Kebijakan tersebut, dikatakan Sobur sangat berdampak terhadap 3 ribu industri kecil dan menengah sehingga tidak bisa melakukan ekspor. "Industri kecil dan menengah tidak mampu menanggung biaya pengurusan SVLK," jelasnya.

Pada 2014, industri mebel mencatatkan kinerja ekspor US$ 2,2 miliar. Dari total tersebut, industri mebel berskala besar mendominasi dengan nilai US$ 1,9 miliar. Sementara industri berskala kecil hanya US$ 500 juta. 

Pada kesempatan yang berbeda, Ketua AMKRI Jatim, Nurcahyudi mengatakan bahwa pasar yang mewajibkan adanya legalitas yaku produksi sebesarnya hanya pasar Uni Eropa, sementara pasar Uni Eropa sangat kecil bagi produk mebel Indonesia, termasuk Jatim. Ekspor sebagian besar justru di luar Uni Eropa seperti Amerika, China dan Jepang. Dan dari total pasar mebel dunia yang mencapai US$ 14 miliar, Indonesia hanya mampu mengambil  porsi sebesar US$1,8 miliar per tahun.

"Kita kalah dengan Malaysia dan Viatnem, apalagi dengan Tiongkok. Malaysia mampu mengambil porsi perdagangan mebel dunia sebesar US$2,4 miliar per tahun, Vietnam sebesar US$3,8 miliar per tahun, sedangkan Tiongkok bisa mencapai US$32 miliar per tahun," tegasnya.

Dan dengan pemberlakuan kebijakan tersebut, maka Indonesia juga akan kehilangan potensi ekspor mebel sebesar US$ 1 miliar per tahun. Karena dari realisasi ekspor mebel sebesar US$1,8 miliar tersebut, US$ 500 juta adalah pasar milik UKM.

"Apalagi jumlah lembaga sertifikasi di seluruh Indonesia juga sangat sedikit, hanya 15 lembaga. Sementara saat ini, ada sekitar 3.500 UKM di seluruh Indonesia yang belum memiliki sertifikasi legalitas kayu," katanya panjang lebar.kbc6

Bagikan artikel ini: