Pemerintah diminta ambil alih tanggung jawab pemenuhan rumah murah

Jum'at, 11 Juli 2014 | 19:52 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Kewajiban penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sejatinya menjadi tanggung jawab pemerintah. Namun yangg terjadi sekarang ini justru pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada swasta tanpa diberikan kemudahan.

Atas hal ini, Indonesia Property Watch (IPW) menyebut ada yang salah terhadap cara pandang pemerintah Indonesia mengenai pemenuhan rumah rakyat yang diterjemahkan menjadi target pembangunan perumahan rakyat.

Direktur Eksekutif IPW, Ali Tranghanda menjelaskan, pada tahun 2013, pemerintah menargetkan pembangunan perumahan rakyat sebanyak 121 ribu unit. Namun ternyata, target tersebut bukan dilaksanakan oleh pemerintah tetapi diberikan kepada pihak swasta untuk membangun.

"Persepsi yang salah ini mengakibatkan seakan-akan tanggung jawab ada di swasta dan itu terus berlangsung sampai sekarang. Pengembang harusnya menjadi mitra bagi pemerintah dan pemerintah tetap yang menjadi bertanggung jawab terhadap penyediaan rumah rakyat," katanya di Jakarta, Jumat (11/7/2014).

Sementara, di lain pihak, tak ada pengembang yang mau menjalankan program tersebut. Pasalnya, pengembang tak mau merugi dan mencari untung yang sebesar-besarnya. "Hal tersebut menjadi sah-sah saja karena pengembang sebagai perusahaan swasta dan bukan perusahaan nirlaba," lanjutnya.

Maka dari itu menurutnya pemerintah harus mengambil alih tanggung jawab dalam pemenuhan perumahan rakyat tersebut. Dia mengatakan, pemerintah harus memberdayakan tanah-tanah milik pemerintah baik dari pemerintah daerah (pemda), Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

"Pengembang sebagai pihak swasta dalam kapasitas membantu dan bukan penanggung jawab utama. Pola kemitraan dapat menjadi solusi pemenuhan hunian berimbang," pungkasnya. kbc10

Bagikan artikel ini: