Di Jawa, rumah harga di bawah Rp105 juta bebas pajak

Kamis, 12 Juni 2014 | 14:15 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Harapan kalangan pengembang agar pemerintah membebaskan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk rumah bersubsidi akhirnya terpenuhi. Hal ini menyusul dikeluarkannya revisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang pembebasan PPN untuk rumah sederhana, rumah sangat sederhana, rumah susun sederhana, pondok boro, asrama mahasiswa dan pelajar, serta perumahan lainnya.

Dengan terbitnya aturan itu, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menetapkan ketentuan baru soal PPN bagi rumah sederhana, yang didasarkan pada kajian dari Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) dan Kementerian Pekerjaan Umum (Kementerian PU).

Dirjen Pajak Fuad Rahmany mengatakan, pembebasan PPN berlaku untuk harga rumah pada rentang maksimal Rp 105 juta-Rp 165 juta. Ketentuan ini terbagai atas 9 zona dari Sumatera hingga Papua.

"Range-nya antara Rp 105 juta-Rp 165 juta yang bebas PPN. Yang Rp 165 juta itu di Papua dan yang Rp 105 juta itu di Jawa dan Sumatera, Jabodetabek sekitar Rp 120 juta," kata Fuad di Gedung DPR, Rabu (11/6/2014) malam.

PMK ini juga mengatur ketentuan pembebasan PPN berlaku selama 5 tahun, atau berbeda dari aturan sebelumnya yang hanya berlaku setahun. Penetapan hingga lima tahun telah memperhitungkan proyeksi kondisi perekonomian Indonesia sampai 2018, termasuk kenaikan harga bahan baku rumah.

"Kita sudah menentukan ke depannya langsung, dulu kan setahun-setahun nanti berubah terus PMK-nya, mendingan langsung saja dinaikkan sampai 2018," ujarnya.

Ia menuturkan, aturan ini sudah berlaku sejak ditandatangani oleh Menteri Keuangan Chatib Basri pada tanggal 10 Juni 2014.

"Harusnya saat ditandatangani itu sudah langsung berlaku. Sekarang mungkin di Kemenkumham untuk proses administrasi penomoran PMK. Kan harus diproses di sana," kata Fuad.

Berikut rincian harga rumah yang bebas PPN (maksimum):

- Jawa (tidak termasuk Jabodetabek) seharga Rp 105 juta.

- Sumatera (tidak termasuk Bangka Belitung) seharga Rp 105 juta.

- Kalimantan seharga Rp 118 juta.

- Sulawesi seharga 110 juta.

- Maluku dan Maluku Utara seharga Rp 120 juta.

- Bali dan Nusa Tenggara seharga Rp 120 juta.

- Papua dan Papua Barat seharga Rp 165 juta

- Kepulauan Riau dan Bangka Belitung seharga Rp 110 juta.

- Jabodetabek seharga Rp 120 juta. kbc10

Bagikan artikel ini: