Tekan defisit, Bank Dunia sarankan RI segera naikkan harga BBM

Selasa, 18 Maret 2014 | 19:02 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Bank Dunia menyarankan pemerintah Indonesia berani mengambil keputusan non populis dengan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Tanpa itu, sulit bagi pemerintah untuk meraih target defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di kisaran 2,6%.

Demikian dikatakan Ekonom Utama dan Manajer Sektor Bank Dunia Indonesia Jim Brumby dalam pemaparannya di Jakarta, Selasa (18/3/2014).

Indikator makro dikumpulkan Bank Dunia menunjukkan sejumlah asumsi yang meleset dari target awal pemerintah. Beberapa di antaranya, konsumsi rumah tangga tidak terlalu besar, arus investasi belum stabil, sedangkan sumber pemasukan misalnya lifting minyak dan larangan ekspor bahan mineral mentah, mengurangi penerimaan fiskal Indonesia.

Atas beberapa faktor itu, Bank Dunia meyakini pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini akan berada di angka 5,3%. Jim mengatakan salah satu data cukup membantu pemerintah adalah turunnya defisit transaksi berjalan, dari 3,3% tahun lalu, kini diproyeksikan di level 2,9%.

Masalahnya, belanja subsidi energi, diperkirakan akan meningkat hingga 2,3 %. Lebih tinggi dari realisasi di APBN tahun lalu sebesar 2,2%. "Perbaikan sisi fiskal dalam waktu dekat sifatnya harus struktural, dan kebijakan yang diambil sebisa mungkin menggenjot penerimaan negara," tukas Jim.

Jika Indonesia sulit mencari sumber pendapatan baru dengan adanya penurunan produksi tambang selepas hilirisasi berjalan, Bank Dunia melihat sisi subsidi yang harus dipangkas.

Lembaga internasional ini melihat penaikan harga premium dan solar tahun lalu belum ideal.Bank Dunia membuat tiga skenario terkait kenaikan harga BBM. Pertama, jika harga bahan bakar tidak naik sama sekali, beban subsidi akan tembus Rp 300 triliun. Alhasil defisit APBN tembus 2,6 %, di atas target pemerintah.

Skenario kedua, harga dinaikkan 15%, dan tekanan pada anggaran berkurang separuh. Defisit menjadi 2,1%, penghematan anggaran mencapai Rp 45 triliun.

Skenario ketiga, harga naik 50%, artinya premium menjadi Rp 8.500 per liter, maka defisit APBN bisa ditekan hingga hanya 1,9% saja. Jim menyatakan, lewat skenario paling radikal ini anggaran yang bisa dialihkan untuk belanja lain mencapai Rp 68 triliun.

"Kita harus ingat, subsidi energi ini sulit ditekan karena ada fluktuasi nilai tukar. Sehingga, bisa disimpulkan defisit 2,5% di APBN sulit dicapai tanpa ada reformasi subsidi BBM," pungkasnya.

Apalagi,setelah kebijakan pelarangan sebagian ekspor mineral akan berdampak negatif terhadap perdagangan bersih sebesar US$12,5 miliar. Kerugian dalam penerimaan fiskal, seperti royalti, pajak ekspor, dan pajak penghasilan badan sebesar US$6,5 miliar selama tiga tahun, terhitung mulai 2014. kbc11

Bagikan artikel ini: