Pengesahan Inalum jadi BUMN tunggu PP

Kamis, 6 Maret 2014 | 20:34 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) akan diarahkan menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) baru. Namun, untuk mengesahkannya harus menunggu penerbitan Peraturan Pemerintah (PP).

Menteri Perindustrian (Menperin) MS Hidayat, saat ini Inalum sudah dimiliki 100% pemerintah Indonesia c.q Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Namun,menurut Hidayat, Inalum harus melewati masa transisi terlebih dahulu menuju pembentukan BUMN yang baru alias BUMN yang ke 141.

"Nanti kalau PP (Peraturan Pemerintah) pembentukan BUMN sudah keluar, harus langsung dilakukan (pembentukan) itu," ujar Hidayat usai Rakor Inalum di Jakarta, Kamis (6/3/2014).

Hidayat berharap, pembentukan BUMN dapat segera dilakukan tahun ini."Mudah-mudahan masih pemerintahan ini membuat ini tuntas," kata Hidayat

Kesempatan sama,Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa menambahkan, PP terkait pembentukan Inalum sebagai BUMN baru segera selesai dalam waktu dekat. Namun, Hatta belum dapat memastikan waktu tuntasnya beleid tersebut.

Hidayat mengatakan, setelah BUMN terbentuk, nantinya akan dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk memilih jajaran direksi yang baru. "Setelah itu, langkah selanjutnya akan ditentukan oleh Presiden yang baru.Apakah dilakukan IPO (Initial Public Offering) alias penawaran saham perdana. Pembahasan juga akan dilakukan dengan DPR baru," kata Hidayat.

Saat ini, pengelolaan infrastruktur, termasuk air masih dipegang Otoritas Asahan. Sebagaimana diketahui,pada 9 Desember 2013, pemerintah Indonesia melakukan termination agreement dengan pengelola Inalum Nippon Asahan Alumunium (NAA) 9 Desember 2013 menyusul pembelian 58,8% saham senilai US$626 juta atau Rp 7 triliun.kbc11

Bagikan artikel ini: