Tingkatkan tata kelola APBD untuk pacu ekonomi daerah

Jum'at, 31 Mei 2013 | 02:41 WIB ET

SURABAYA, kabarbisnis.com: Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang baik menjamin berfungsinya APBD sebagai instrumen fiskal yang mampu menggerakkan perekonomian masyarakat.

Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Timur, Hotman Napitupulu, mengatakan, APBD merupakan kebijakan terpenting dalam mencapai tujuan pembangunan di tingkat lokal. Karena itu, pemerintah daerah diharapkan mempunyai tata kelola yang baik agar APBD bisa dioptimalkan sebagai alat untuk mengintervensi perekonomian guna memakmurkan rakyat.

Hotman menambahkan, indikator tata kelola anggaran yang baik salah satunya tecermin dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Saat ini LKPD di Jatim sudah terbilang bagus. Dari target 60 persen daerah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), saat ini sudah ada 13 LKPD yang mendapat opini WTP di Jatim, yaitu 12 kabupaten/kota dan 1 LKPD Pemprov Jatim.

"Semakin banyak daerah yang LKPD-nya mendapatkan opini WTP akan semakin bagus, artinya pengelolaan keuangan daerahnya semakin akuntabel, transparan, efektif dan efisien. Dengan kata lain, semua pencatatan keuangan daerahnya dilakukan secara wajar. Jadi nanti laporan keuangan itu bisa menjadi alat pengambilan keputusan yang tepat untuk menigkatkan pelayanan publik," ujarnya seusai diskusi dalam rangka 30 Tahun BPKP di Surabaya, Rabu malam (29/5/2013).

Dia mengatakan, menurut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), diharapkan 60 persen LKPD di Indonesia sudah mendapatkan opini WTP sebelum 2014. Dengan jumlah itu, maka Jatim seharusnya minimal ada 22 daerah yang mendapat opini WTP.

Dari seluruh LKPD 2012 di lingkungan pemerintah daerah Jatim hingga laporan terakhir 28 Mei 2013, tercatat 12 LKPD kabupaten/kota dan 1 LKPD Pemprov Jatim mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sedangkan LKPD dari 24 kabupaten/kota mendapat Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Dari 12 LKPD kabupaten/kota yang mendapat opini WTP, opini 11 LKPD adalah WTP-DPP (WTP Dengan Paragraf Penjelasan dan hanya 1 daerah yang LKPD-nya sempurna mendapat opini WTP murni (Tanpa Catatan/Tanpa Paragraf Penjelasan).

Yang mendapat opini WTP murni adalah Banyuwangi. Dalam kesempatan yang sama, Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas mengatakan, pihaknya akan terus mempertahankan prestasi tersebut guna perbaikan pelayanan kepada masyarakat.

"Perolehan hasil audit dengan opini WTP ini menunjukkan perbaikan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan peningkatan kualitas LKPD yang kami lakukan secara terus menerus dan berkesinambungan," kata Anas. kbc8

Bagikan artikel ini: