Ini 1 provinsi dan 10 kabupaten baru hasil pemekaran

Senin, 22 April 2013 | 18:46 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Indonesia resmi menambah 11 daerah otonomi baru hasil pemekaran. 11 Daerah tersebut masing-masing 1 provinsi dan 10 kabupaten.

Guna merealisasikan terwujudnya pemerintahan baru di daerah hasil pemekaran tersebut, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi telah melantik 11 penjabat kepala daerah baru itu. Para penjabat ini ditentukan melalui mekanisme penunjukan oleh pejabat kepala daerah asal sebelum pemekaran.

"Penetapan (penjabat kepala daerah) diusulkan oleh semua kepala daerah asal, dan gubernurnya," kata Gamawan di kantornya, Senin (22/4/2013).

Menurutnya, para penjabat kepala daerah baru tersebut akan bekerja selama masa bakti 1 tahun dan dapat diperpanjang dan bertugas mempersiapkan infrastruktur pemerintahan. Menurut dia, pemerintah baru akan menerapkan pilkada untuk 11 daerah otonomi baru ini pada 2015 setelah terbentuknya DPRD.

"Ini kan daerah otonomi baru ya, masih ada proses penyelesaian bersama untuk calon yang ada di sana," ujar Gamawan.

Terkait dengan pegawai, Gamawan menambahkan, pemerintah daerah otonomi baru ini belum diperkenankan untuk membuka pendaftaran. Kebutuhan pegawai akan dipenuhi dari Pemda asal pemekaran.

"Saya minta jangan dulu (angkat pegawai), karena itu akan dipindahkan dari induk dan dari propinsi. Jadi, jangan menambah-nambah PNS baru dulu karena pesan saya kan harus efisien kan struktur dan jangan terlalu besar," pungkasya. kbc10

Berikut 11 pejabat kepala daerah otonomi baru:

Gubernur Kalimantan Utara, Irianto Lambrie

Bupati Kolaka Timur, Tony Herbiansyah

Bupati Penukai Abab Lematang Ilir, Heri Amalindo

Bupati Pangandaran, Endjang Naffandy

Bupati Pulau Taliabu, Arman Sangadji

Bupati Mahakam Ulu, MS Ruslan

Bupati Banggai Laut, M Hidayat

Bupati Pesisir Barat, Kheriani

Bupati Malaka, Herman Nai Ulu

Bupati Pegunungan Arfak, Dominggus Mandacan.

Bupati Manokwari Selatan, Edy Budoyo.

Bagikan artikel ini: