Kemenkeu 'setrum' PLN dengan 12 pekerjaan rumah

Sabtu, 23 Maret 2013 | 11:21 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat terdapat 12 isu prioritas dalam perjanjian Service Level Agreement (SLA) antara PLN dan pemerintah.

"Pertama kapasitas PLN yang diharapkan dapat memberikan aliran listrik ke depan, dan eletrifikasi kita juga masih ketinggal," kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Bambang PS Brodjonegoro di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (22/3/2013).

Kedua, lanjut Bambang, kapasitas Independent Power Producer (IPP) memang tidak dapat dipenuhi, jika PLN harus menanganinya sendiri. Ketiga, PLN dituntut untuk memperbaiki diri agar kehilangan daya semakin lama semakin kecil, sementara transmisi distribusi juga semakin tinggi.

"Keempat itu standar PLN, termasuk agar PLN tidak sering-sering mati lampu di berbagai daerah, serta pengelolaan Gas," kata Bambang.

Dia melanjutkan, isu keenam adalah masalah pengelolaan harga. Sementara Ketujuh, harus mengembangkan energi terbarukan. Caranya, dengan membangun panas bumi, tenaga air, tenaga surya dan sebagainya. Sedangkan isu kedelapan adalah suistanable kelistrikan harus dijaga. Kesembilan, yakni terkait margin PLN. Menurutnya, harus ada upaya agar membebaskan PLN dari utang.

"Tapi sistem ini diharapkan digantikan oleh sistem yang lebih konstruktif, salah-salah ini bisa jadi tidak kondusif," tambah dia.

Kesepuluh, katanya, yakni alokasi risiko termasuk masalah pembebasan tanah, dan kesebelas, yakni return PLN yang harus dijaga, agar PLN dapat terus bertahan.

"Tarif tentu harus disesuaikan biaya input, energi mix dan energi mix PLN. Tarif melihat kelompok pelanggannya," pungkasnya. kbc10

Bagikan artikel ini: