Industri otomotif lobi pemerintah soal konverter kit

Senin, 10 September 2012 | 17:21 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Masih belum tuntasnya sejumlah kajian terkait pemasangan converter kit pada mobil-mobil baru oleh Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), mendasari Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) meminta waktu kepada pemerintah untuk mematangkan program itu.

Beberapa hal yang patut menjadi pertimbangan pokok adalah masalah teknis terkait dengan penyesuaian komponen permesinan (engine) terhadap converter kit, sinkronisasi kemampuan kalangan ATPM, hingga aspek keselamatan pengguna kendaraan.

"Jangan sampai kebijakan pemasangan converter kit yang pada awalnya ingin mendukung program pemerintah justru kontraproduktif terhadap industri otomotif nasional, dan ini butuh kesiapan matang dari semua aspek," kata Ketua Umum Gaikindo, Sudirman Maman Rusdi, di Jakarta, Senin (10/9/2012).

Dirjen Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Budi Darmadi mengatakan, penggunaan converter kit untuk mobil, secara teknis bisa langsung ditambah, baik menggunakan switch khusus, maupun tanpa switch.

"Alat tersebut bisa ditambahkan ke mobil baru karena ini sudah pernah diterapkan pada taksi dan angkutan umum. Kalau kendaraan yang hanya berbahan gas, seperti Transjakarta tak perlu pakai 'switch'," katanya.

Dari aspek produksi, menurut Budi, perlu ada perombakan signifikan jika pemasangan alat tersebut langsung di tingkat pabrik perakitan mobil. Namun, opsi lain masih memungkinkan apabila alat tersebut dipasangkan ke bengkel yang telah ditunjuk resmi. "Untuk SNI alat converter sudah siap karena substansinya sudah final," ujarnya.

Praktisi Otomotif dari Ikatan Ahli Teknik Otomotif (IATO), Budi B.S mengatakan, rencana konversi ke BBG harus dilihat secara komprehensif dan kompromistis, termasuk aspek engine compatibility dan material dalam penggunaan switcher untuk sistem BBM dan BBG (dual fuel).

"Secara teknis, BBM memiliki rantai karbon yang panjang sedangkan gas lebih pendek. Karena itu, para pemangku kepentingan perlu mengkaji lebih dalam terkait aspek garansi dan kualitas mobil yang kemungkinan dapat berubah," tandasnya.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menetapkan Perpres soal lima kebijakan penghematan energi yakni pengendalian sistem distribusi di setiap SPBU, pelarangan untuk kendaraan pemerintah, baik pusat maupun daerah, juga untuk BUMN dan BUMD, penghematan BBM subsidi untuk kendaraan tambang dan perkebunan, konversi BBM ke Bahan Bakar Gas (BBG) untuk transportasi dan penghematan penggunaan listrik dan airdi instansi pemerintah.

Perpres 64/2012 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga Bahan Bakar Gas untuk Transportasi Jalan telah ditandatangani 14 Juni lalu yang membahas soal, subsidi konverter kit dan distribusi BBG oleh Pertamina.

Perpres juga menyatakan PT Pertamina (Persero) untuk mendistribusikan dan memenuhi persediaan bahan bakar gas berupa CNG bagi kendaraan bermotor transportasi jalan raya secara bertahap hingga akhir 2013. Sementara harga jual CNG akan ditetapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berdasarkan hasil rapat koordinasi yang dipimpin oleh Menko bidang Perekonomian. kbc10

Bagikan artikel ini: