Pengusaha: Surabaya tak kondusif untuk bisnis

Jum'at, 10 Agustus 2012 | 11:39 WIB ET
(Ilustrasi/dok. kabarbisnis.com)
(Ilustrasi/dok. kabarbisnis.com)

SURABAYA, kabarbisnis.com: Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Surabaya, Jawa Timur, menilai kebijakan Pemerintah Kota Surabaya yang melarang pembangunan pergudangan sangat kontraproduktif. Padahal sebagai kota jasa dan perdagangan harusnya Pemkot Surabaya berupaya menyediakan fasilitas infrastruktur yang dibutuhkan, termasuk gudang.

"Ini orang mau bisnis kok dihambat. Dengan bisnis yang bergairah, serapan tenaga kerja akan semakin banyak. Gudang itu syarat untuk industrialisasi. Harus didukung, bukan malah dilarang. Jika hanya mengandalkan perdagangan saja, saya kira Surabaya tidak akan berkembang," ujar Ketua Kadin Surabaya, Jamhadi, seusai acara Buka Puasa Bersama Keluarga Kadin Surabaya bersama Anak Yatim di Hotel Novotel Surabaya, Kamis malam (9/8/2012).

Dia menuturkan, berbagai kebijakan yang diterapkan oleh Pemkot Surabaya sepanjang tiga tahun ini sama sekali tidak mencerminkan keberpihakan terhadap dunia usaha. Seperti larangan pembangunan fasilitas pergudangan di Surabaya.

"Industri tetap harus didorong karena tenaga kerja akan terserap. Investasi sebesar Rp250 miliar misalnya, bisa menyerap sedikitnya 1.000 tenaga kerja. Kalau sektor perdagangan, investasi Rp250 miliar bisa saja hanya dua orang yang bekerja," ujarnya.

Untuk itu, Kadin Surabaya telah mengirimkan surat berisi saran dan masukan kepada Walikota Surabaya, Tri Rismaharini agar mau meninjau kembali kebijakan tersebut.

Jamhadi menambahkan, fasilitas infrastruktur jalan di Surabaya juga kurang mendukung. Idealnya jumlah jalan di Surabaya mencapai 10% dari total wilayah, namun hingga kini luasan jalan yang sudah terbangun hanya mencapai 3% hingga 5% dari total luas kota.

Kondisi ini, menurut Jamhadi, mengakibatkan kian parahnya kemacetan lalu lintas di sepanjang jalan Surabaya. Pastinya hal ini akan menjadi kendala tersendiri terhadap kelancaran arus barang.

"Sebagai solusi, harusnya Pemkot melakukan percepatan replaning aturan RT/RW yang ada dengan mengikuti perkembangan. Karena selama ini, RT/RW yang berlaku hanya bagus untuk lingkungan. Kenapa tidak sekalian ditingkatkan bagus untuk fasilitas jasa dan industri," tanya Jamhadi.

Kondisi ini diperparah dengan minimnya serapan anggaran belanja daerah. Hingga semester I/2012, anggaran yang sudah terserap hanya di kisaran 10% saja dari total APBD yang mencapai sekitar Rp5 triliun. Padahal jika APBD bisa terserap sesuai target, itu akan membantu peningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,1% hingga 0,2%.

"Jika kondisi ini terus terjadi, saya yakin pertumbuhan ekonomi Surabaya tidak akan melebihi 6,5%," katanya.

Karena ekspor Surabaya, menurut Jamhadi, juga sudah mulai melemah. Jika tiga tahun yang lalu neraca perdagangan Surabaya dengan berbagai negara selalu mengalami surplus, sekarang Surabaya sudah mengalami defisit dengan empat negara, dengan China, Korea, Australia dan Thailand.

"Kami tetap berharap, Pemkot Surabaya mau membuka diri, mau melakukan dialog dengan pengusaha melalui business gathering agar tercapai satu pemahaman penuh demi kemajuan Surabaya, khususnya di sektor ekonomi," tegasnya. kbc6

Bagikan artikel ini: