Cak Imin desak SBY tuntaskan reformasi agraria

Jum'at, 3 Agustus 2012 | 01:30 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mengingatkan pemerintah di bawah Presiden SBY untuk segera menuntaskan reformasi agragria yang berpihak pada kepentingan rakyat. Hal ini untuk mengantisipasi sekaligus memberi solusi atas berbagai konflik sosial yang terjadi secara terus menerus belakangan ini.

"Adanya berbagai persoalan konflik horisontal antara petani dan pihak lainnya sebagaimana terus menerus terjadi belakangan ini," ujar Muhaimin dalam keterangan persnya, Kamis (2/8/2012).

Menurutnya, ada tiga faktor yang menyebabkan konflik agraria terjadi di beberapa daerah. Pertama, ketidakjelasan regulasi lahan tanah yang kurang responsif dan berpihak pada kepentingan rakyat, terutama petani.

"Kedua kurang optimalnya pemetaan fungsi lahan tanah secara jelas, baik untuk pertanian, kehutanan dan pertambangan," imbuhnya.

Selain itu, faktor kurang optimalnya fungsi sosial tanah, baik untuk pengembangan Sumber Daya Alam, Sumber Daya Air dan Sumber Daya Manusia. "Reformasi Agraria yang mengarah pada ketiga hal trsebut mutlak diperlukan," tegasnya.

Muhaimin menilai, adanya UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, tidak relevan lagi dengan tuntutan perkembangan masyarakat.

Untuk itu perlu ada revisi dan penyempurnaan kembali kepada keberpihakan rakyat khususnya petani yang merupakan matapejcaharian mayoritas masyarat Indonesia. "Petani yang mayoritas miskin dan berada di perdesaan harus diberdayakan," ujar Cak Imin, sapaan akrab Muhaimin.

Cak Imin menuturkan, dengan adanya penuntasan reformasi agraria ini diharapkan bisa secara langsung maupun tidak langsung Negara dapat menyelesaikan berbagai persoalan pelik di masyarakat seperti konflik horisontal dan kekerasan sosial sekaligus dapat memberdayakan rakyat petani itu sendiri. kbc9

Bagikan artikel ini: