Rendah, transaksi kontrak berjangka komoditi RI

Senin, 11 April 2011 | 21:06 WIB ET
Trading futures
Trading futures

JAKARTA, kabarbisnis.com: Syahrul R Sempurnajaya, Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), menilai volume transaksi kontrak berjangka komoditas primer di Indonesia, masih sangat rendah, yakni hanya mencapai 4,13% dari seluruh transaksi perdagangan berjangka.

"Kondisi ini bertolak belakang dengan posisi Indonesia sebagai negara produsen dan pemasok utama komoditi seperti kepala sawit, kako, karet, kopi, lada, timah, batubara, yang memasok 30% kebutuhan dunia," papar Kepala Bappebti pada peluncuran komoditi emas di Jakarta, Senin (11/4/2011).

Kondisi ini menunjukkan, sambung Syahrul, transaksi kontrak berjangka komoditas primer bursa berjangka di Indonesia, belum likuid. Hal ini dikarenakan berbagai masalah yang menyelimuti futures trading di Indonesia.

Dijelaskan permasalahan itu mulai sederet aturan yang ada. Padahal, aturan di negara lain sangat simple, memudahkan investor saham melakukan transaksi. Sementara di Indonesia malah makin banyak yang ngatur. Institusi tidak berjalan dengan baik dan tak ada satu kesatuan. Kondisi ini tak menarik bagi investor futures traiding.

"Saat ini, Kementrian Perdagangan sudah mencoba membenahi dengan amandemen UU 32/2009 yang sedang dibahas di DPR, jika amandemen ini tuntas, kabarnya pada Mei mendatang, maka dapat menggairahkan pengembangan bursa komoditi dikemudian hari," harapnya.

Juga, lanjut dia, masalah penerapan perpanjakan final agar tak ada lagi pembebanan pajak jual dan beli pada setiap transaksi. Mengingat, masalah ini selalu menjadi keluahan utama bagi investor saham berjangka.

"Pelaku usaha di dalam negeri memang butuh kepastian, termasuk perpajakan. Kalau dikenakan pajak, kenanya berapa? dan ini harus tetap," ucapnya.

Masalah lainnya yang muncul kurangnya partisipasi aktif pelaku pasar, mengingat saat ini banyak nasabah bursa berjangka yang lebih suka bertransaksi di bursa asing ketimbang di dalam negeri, ucapnya.

"Hingga saat ini hanya 53% dari 62 pialang dan 75% dari 20 pedagang eksisting yang aktif melakukan transaksi komoditas primer di bursa berjangka. Jadi banyak yang bertransaksi di bursa luar negeri. Padahal jika nasabah Indonesia bertransaksi di Indonesia akan meningkatkan ekonomi kita dan mendorong pertumnbuhan pasar saham komoditas," ungkapnya.

Juga minimnya kerjasama antara stakeholder dalam sosialisadi dan edukasi, bahkan keterbatasan tempat penyerahan fisik di beberapa daerah sentra produksi, tambah Syahrul.

Bahkan ada kendala tambahan berupa belum optimalnya penegakan hukum atas pelanggaran terhadap peraturan perdagangan berjangka komoditas yang memicu pengaduan masyarakat, jelasnya. Kbc10

Bagikan artikel ini: