Kasus perdagangan manusia makin memprihatinkan

Selasa, 4 Januari 2011 | 12:45 WIB ET
Ilustrasi
Ilustrasi

JAKARTA, kabarbisnis.com: Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Linda Gumelar prihatin, karena kasus perdagangan manusia di Indonesia setiap tahun grafiknya semakin menanjak.

"Salah satu modus yang dilakukan pelaku, dengan modus pengiriman tenaga kerja ke luar negeri. Apalagi jumlah yang paling besar hampir 70% korbannya adalah perempuan," ungkap

Menteri Linda Gumelar pada Paparan Program Prioritas Kesra 2011, di Jakarta, Selasa (04/01/10).

Berdasarkan data Badan Reserse Kriminal Polri, jumlah perdagangan manusia di Indonesia mencapai 607 kasus, pada tahun 2010, yang melibatkan sebanyak 857 orang pelakunya. Dan para

korbannya orang dewasa 1.570 orang (76,4%) dan 485 anak-anak (23,6%). Korban yang diperdagangkan, dieksploitasi secara seksual maupun kerja paksa.

Setiap tahunnya, sambung dia, ada kenaikan 450.000 orang Indonesia yang diperdagangkan dengan modus sebagai tenaga kerja ke luar negeri. Dari jumlah itu, sekitar 46% terindikasi kuat menjadi korban.

"Masalah perdagangan orang ini seperti fenomena gunung es, mengingat data yang sebenarnya jauh lebih besar dari yang dilaporkan. Memang banyak yang tak lapor karena malu, dianggap aib dan tak ingin diperpanjang kasusnya," paparnya.

Dikatakan, perdagangan orang menjadi masalah global yang aktivitasnya didasari prinsip high profit low risk Menurut ILO, berdasarkan uang yang beredar, perdagangan orang

berada pada urutan ketiga dalam bisnis terlarang. Sedangkan urutan pertama dan keduanya adalah narkoba dan perdagangan senjata.

Memerangi perdagangan orang tidaklah semudah membalik telapak tangan, mengingat perdagangan orang memiliki sindikat, jaringan dan sumber daya yang besar. Selain itu, para pelakunya pun seringkali memindahkan jalur transportasi yang kurang mendapat pengawasan, ucapnya.

Diakuinya maraknya kasus perdagangan orang di Indonesia, sangat berhubungan erat dengan tingginya angka kemiskinan dan pengangguran. Juga dipengaruhi rendahnya tingkat pendidikan,

adanya diskriminasi gender, dan perkawinan usia dini.

"untuk memperkecil terjadinya perdagangan orang, kami mengajak delapan pemerintah provinsi, bersinergi dalam upaya pencegahan dan penanganan TPPO di masing-masing daerah, baik daerah pengirim, transit, maupun tujuan," katanya sambil menjelaskan delapan daerah itu, Prov Jabar, Jateng, Jatim, Lampung, Kalbar, Kaltim, Kepulauan Riau, dan Bangka Belitung.

Juga membentuk Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan perdagangan orang di 20 provinsi, dan 70 kabupaten atau kota, guna memantau, membahas masalah, dan hambatan. Dengan langkah ini diharapkan dapat menekan, tambahnya. kbc10

Bagikan artikel ini: