Duh! Konflik Agraria di RI Salah Satu Tertinggi di Asia

Kamis, 29 Februari 2024 | 09:51 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Asian NGO Coalition for Agrarian Reform and Rural Development (ANGOC) melaporkan bahwa jumlah konflik agraria di Indonesia merupakan salah satu yang tertinggi di Asia. Dalam paparannya, proyek IKN Nusantara disebut-sebut jadi salah satu penyebabnya.

Kondisi ini membuat Indonesia berada pada urutan teratas dari enam negara Asia lainnya seperti India, Kamboja, Filipina, Bangladesh dan Nepal.

Menurut data komparasi keenam negara tersebut, sepanjang tahun 2023 kemarin terdapat 690 kasus konflik agraria di keenam negara tersebut. Konflik tersebut mencakup 1,87 juta hektar tanah yang masih berjalan dan mencakup hampir setengah juta rumah tangga, yang meliputi sekitar 2,2 juta orang.

Secara spesifik, di Indonesia sendiri terdapat 241 konflik yang merampas 638.188 hektar tanah pertanian, wilayah adat, wilayah tangkap, dan pemukiman dari 135.608 KK. Sebanyak 110 konflik di antaranya telah mengorbankan 608 pejuang hak atas tanah, sebagai akibat pendekatan represif di wilayah konflik agraria.

"Angka di Indonesia mencapai 74% dari total insiden, 94% dari total korban individu dan 84% dari total rumah tangga yang terdampak, jika dibandingkan antara keenam negara tersebut," kata peneliti ANGOC Marianne Jane Naungayan dikutip dari keterangan tertulis, Kamis (29/2/2024).

Meski begitu, Marianne menyebut banyak konflik agraria yang tidak terdokumentasi atau dilaporkan. Dengan begitu data yang digunakan oleh NGO ini lebih bersifat indikatif atau perkiraan.

Artinya angka ini belum mencakup penderitaan yang dialami oleh perempuan dan anak-anak sebagai dampak lanjutan dari pelanggaran yang ada seperti penggusuran, perusakan terhadap rumah, pertanian, wilayah adat, dan konflik lainnya.

"Dari 654 pejuang hak atas tanah yang sekaligus menjadi korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (dari keenam negara tadi), ada 515 individu yang ditangkap atau dikriminalisasi, kebanyakan di Indonesia," terangnya lagi.

Lebih lanjut, dia mengatakan mayoritas konflik agraria yang terjadi di keenam negara ini merupakan konflik yang telah berlangsung lebih dari 20 tahun, terutama di Indonesia dan India. menurutnya hanya 17% dari semua kasus tadi yang usianya kurang dari dua tahun

Secara spesifik, konflik agraria ini disebabkan oleh perusahaan yang terlibat dalam konflik tanah. Tertinggi berada di kategori usaha agribisnis dan perkebunan, pertambangan dan properti

"Dari sisi pemangku kepentingan yang paling banyak menjadi penyebab letusan konflik agraria (di keenam negara) adalah korporasi (sebesar 36%), pemerintah (sebesar 29%) atau individu penguasa yang kuat (sebesar 15%)," jelas Marianne.

Sedangkan untuk untuk konflik agraria yang disebabkan oleh program pemerintah/ pembangunan menjadi penyebab tertinggi kedua. Di antaranya ada pembangunan infrastruktur umum, termasuk jalan, jembatan, bandara atau pelabuhan.

Sayang, Marianne mengatakan sekitar 90% konflik agraria yang disebabkan program pemerintah ini terjadi di Indonesia. Termasuk di di dalamnya konflik akibat pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur, proyek IKN Nusantara.

"Dari total 178 letusan konflik akibat program pemerintah, 90% disumbang oleh Indonesia, termasuk letusan akibat Ibu Kota Nusantara (IKN) yang juga menyumbang luasan terbanyak," sebutnya. kbc10

Bagikan artikel ini: