Harga Gas Murah Industri Berpotensi Hilangkan Penerimaan Negara Rp15,67 Triliun

Rabu, 28 Februari 2024 | 18:50 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) memperkirakan penerimaan negara di hulu migas yang turun akibat kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) alias gas murah mencapai US$1 miliar di tahun 2023.Nilai ini setara Rp 15,67 triliun (kurs Rp 15.676 per dolar AS).

Deputi Keuangan dan Komersialisasi SKK Migas Kurnia Chairi mengatakan, penerimaan negara dari hulu migas otomatis berkurang untuk mengisi selisih antara HGBT sebesar US$6 per MMBTU dan harga pasar. Hal ini tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) 121 Tahun 2020, penerimaan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tidak boleh berkurang alias kept-whole untuk memasok gas murah kepada industri.

Jika harga gas di hulu diturunkan, maka penerimaan negara yang harus dikurangi. "Nilainya saat ini sedang kita coba evaluasi dan kalau saya mencatat mungkin jumlahnya di tahun 2023 ini bisa mencapai lebih dari US$ 1 miliar, pada potensi penurunan penerimaan negara atau penyesuaian penerimaan negara," ujar Kurnia saat webinar Menelisik Kesiapan Pasokan Gas untuk Sektor Industri dan Pembangkit, Rabu (28/2/2024).

Kurnia mengatakan, angka tersebut masih sementara karena harus rekonsiliasi lebih lanjut. Namun, dia berharap berkurangnya penerimaan negara ini bisa dikompensasi dengan peningkatan kinerja industri penerima HGBT.

Kebijakan harga gas murah tersebut masih terbatas untuk tujuh sektor industri, yakni pupuk, petrokimia, oleochemical, baja, keramik, kaca, dan sarung tangan karet. HGBT akan berakhir di tahun ini menurut Keputusan Menteri ESDM Nomor 91 Tahun 2023.

HGBT sebesar US$6 per MMBTU mulai efektif di tahun 2020 untuk tujuh kategori industri dan diterima oleh sekitar 240 perusahaan. "Harapannya bisa dikompensasi dengan adanya peningkatan kinerja dan dampak multiplier effect yang dirasakan dari industri tadi.Ini sedang evaluasi untuk bisa nanti merumuskan kebijakan untuk melanjutkan HGBT ini ke depan," tuturnya.

Kesepakatan kept-whole tersebut,kata Kurnia, juga menjadi salah satu faktor penyerapan gas yang dialokasikan untuk penerima HGBT tidak maksimal. Dia mencatat realisasinya di tahun 2023 kurang lebih 95-96%.

Kurnia mengatakan, penyerapan gas terkendala faktor ketidakcukupan penerimaan negara untuk kept whole bagian KKKS.Sebab, kebijakan HGBT berjalan sejak tahun 2020 ketika sudah terjadi Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG) antara KKKS dan pembeli gas.

"Saat itu harga PJBG kemudian diturunkan kepada harga yang ditargetkan USD 6, sehingga gap-nya itu yang di-kept-whole, dalam rangka kept-whole itu ada juga ketidakcukupan bagian negara yang direncanakan," jelas Kurnia.

Ketika tidak bisa kept-whole, lanjut dia, maka penyerapan volume gas harus kembali ke harga PJBG yang sudah disepakati di awal. Jika tidak mampu menyerap, maka volume gas akan dibatasi sesuai ketersediaan penerimaan negara untuk kept-whole.

Faktor lainnya yaitu kendala-kendala operasional dari sisi hulu gas, yang mengakibatkan ada alokasi yang sudah direncanakan dalam Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM sedikit berfluktuasi, kadang meningkat dan kadang menurun.

"Kedua, dari sisi midstream dan downstream karena ada industri yang dalam tanda kutip belum mampu menyerap karena kendala operasional atau karena turn around, mungkin sedang shutdown sementara, atau dapat alternatif energi," terangnya.

Kurnia menuturkan, total alokasi volume gas untuk HGBT di tahun 2023 yakni 2.541 billion british thermal unit per day (BBTUD).Namun, realisasi penyerapan sementara hanya 1.883 BBTUD atau 74%.

"Realisasi serapan volume gas HGBT 2023 sebesar 74% dari volume alokasi Kepmen, data masih unaudited.Untuk keseluruhan industri pengguna seperti listrik, pupuk. Detailnya belum bisa disampaikan karena masih direkonsiliasi," tandas Kurnia.

Koordinator Program Minyak dan Gas Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Kementerian ESDM Rizal Fajar Muttaqien mengatakan, pihaknya menuggu tindak lanjut Kementerian Perindustrian (Kemenperin) yang akan mengevaluasi masing-masing industri penerima gas murah melalui kebijakan HGBT.

Rizal mengatakan, evaluasi ini terkait dengan kinerja dari industri penerima gas murah dan multiplier effect yang dihasilkan,apakah sudah sesuai dengan yang dikomitmenkan di awal. "Tentunya ada evaluasi dari teman-teman Kementerian Perindustrian untuk bisa melanjutkan atau mengurangi pasokan atau menghentikan untuk kebijakan HBGT," ujarnya.

Kebijakan ini menggunakan bagian negara untuk penyesuaian harganya dan saat ini diimplementasikan untuk 7 sektor industri.Secara agregat untuk 7 sektor industri ini tentunya akan berdampak positif untuk peningkatan kinerja atau multiplier effect dari masing-masing industri.

Menurut Keputusan Menteri ESDM No 134 Tahun 2021, kebijakan gas murah atau HGBT ini akan berakhir pada 2024. Rizal menyebut Kemenperin sudah mengusulkan adanya perpanjangan atau keberlanjutan terkait kebijakan HGBT.

"Hanya memang dari kami ESDM masih menunggu evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan HGBT yang sudah berjalan selama ini. Tentunya ketika HBGT nanti diputuskan untuk diteruskan setelah 2024, pasti akan memperhatikan ketersediaan bagian negara yang digunakan untuk penyesuaian harga gas," pungkasnya. kbc11

Bagikan artikel ini: