EUDR Makan Korban, Ekspor Biodiesel ke Eropa Anjlok 70 Persen

Selasa, 27 Februari 2024 | 15:00 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan ekspor biodiesel ke Uni Eropa (EU) merosot hingga 70%. Ini terjadi disebabkan Regulasi Bebas Deforestasi Uni Eropa (European Union Deforestation-free Regulation/EUDR).

Sebagai informasi, EUDR merupakan rancangan regulasi yang dimiliki Uni Eropa yang bertujuan mengenakan kewajiban uji tuntas terhadap 7 komoditas pertanian dan kehutanan, termasuk kelapa sawit. Kewajiban ini untuk membuktikan komoditas yang masuk ke pasar Eropa merupakan barang yang bebas dari deforestasi.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal EBTKE Kementerian ESDM, Jisman P. Hutajulu mengatakan, anjloknya kinerja ekspor itu disebabkan karena kampanye negatif serta proteksi dagang dari Uni Eropa atas produk biodiesel Indonesia.

"Terbaru adalah penerapan EU Deforestation-Free Regulation berbagai tantangan tersebut telah menurunkan ekspor biodiesel kita hingga 70 persen," kata Jisman dalam seminar di Jakarta, Selasa (27/2/2024).

Jisman mengatakan, kebijakan dagang diskriminatif UE atas biodiesel Indonesia lewat anti-dumping, pengenaan bea masuk tambahan atas produk bioenergi khususnya sawit belakangan makin menekan kinerja ekspor produk tersebut. Kendati demikian, dia mengatakan, produk bioenergi telah menyumbang sekitar 7,7% bauran energi bersih hingga akhir 2023 yang ditutup di level 13,2%.

Adapun, bioenergi seperti  biomasa, biogas hingga bahan bakar nabati (BBN) berkontribusi sebesar 60% dari komposisi energi baru terbarukan (EBT) saat ini. "Hal ini menunjukkan besarnya peran bioenergi dalam bauran EBT nasional, salah satu peran bioenergi yang besar adalah penyediaan dan pemanfaatan biodiesel," kata dia.

Sepanjang 2023, Jisman mencontohkan, penyaluran biodiesel domestik telah mencapai 12,3 juta kiloliter (KL). Penyaluran itu telah menghembat devisa negara sekitar Rp 122 triliun dan penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 132 juta ton CO2 ekuivalen.

Direktur KSIA Amerop Kementerian Luar Negeri, Nidya Kartikasari menyatakan, terjadi penurunan ekspor minyak sawit ke Uni Eropa dampak dari berbagai regulasi yang ditetapkan Benua Biru. "Ekspor biofuel terus mengalami penurunan dan belum pulih setelah imbas pandemi Covid-19," ujarnya.

Dari data Trademap menggambarkan bahwa ekspor produk sawit di 2022 sebesar US$89 juta atau merosot jauh dibandingkan realisasi ekspor 2018 sebanyak US$532,50 juta. Nidya menerangkan, kebijakan Eropa yang mendiskriminasi produk sawit Indonesia bisa berdampak pada nilai ekspor rata-rata minyak sawit senilai US$4 miliar.

Kebijakan ini juga turut mengancam ekspor produk komoditas lainnya. Misalnya saja pada produk karet, di mana saat ini penjualan sarung tangan karet ke luar negeri mulai melandai. Dia memaparkan, salah satu tantangan regulasi EUDR ialah tuntutan ketelusuran (traceability).

Ketelusuran adalah kemampuan untuk melacak semua tahapan produk dari sumber bahan baku hingga menjadi barang jadi. Melalui traceability biasanya pembeli minyak sawit di Eropa ingin mengetahui dari mana sawit berasal, bagaimana sawit diproduksi. Seluruh rantai pasok harus memenuhi standar sustainbility yang ditetapkan.

Nidya bilang, untuk membuktikan ketelusuran membutuhkan dana yang besar. "Kami mengkhawatirkan ketika Indonesia dikategorikan high risk, kebijakan EUDR ini akan berdampak pada petani kecil di mana lahan small holders kurang lebih 37%-41%," pungkasnya.

Diketahui, sejak 6 Desember 2018, Komisi UE menginisiasi penyelidikan antisubsidi terhadap produk biodiesel dari Indonesia. Hal tersebut dilakukan berdasarkan petisi yang diajukan oleh European Biodiesel Board (EBB) yang diwakilkan firma hukum Fidal pada 19 Oktober 2018. Komisi UE melakukan penyelidikan antisubsidi terhadap impor biodiesel asal Indonesia dengan mengambil lima perusahaan produsen atau pengekspor biodiesel sebagai sampel.

Sebelumnya, UE juga melakukan penyelidikan atas isu yang sama kepada Argentina yang dimulai sejak 31 Januari 2018. Namun, dengan adanya pengajuan pembentukan panel kedua kalinya ini, maka secara otomatis telah terbentuk oleh WTO terlepas penolakan dari Uni Eropa.

WTO dalam keterangan resmi di situsnya pada 27 November 2023 menyatakan bahwa DSB telah menyetujui permintaan Indonesia untuk pembentukan panel sengketa guna meninjau bea masuk penyeimbang yang digunakan oleh Uni Eropa atas biodiesel asal Indonesia. kbc11

Bagikan artikel ini: