Soal Larangan Angkutan Barang Wira-wiri Saat Liburan, Pakar: Kerugiannya Pasti Ada

Senin, 26 Februari 2024 | 08:49 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Pemerintah kerap menerapkan kebijakan pelarangan angkutan barang untuk wira-wiri di jalan nasional dan jalan tol saat momen liburan hari besar nasional. Kebijakan ini dilakukan untuk mengurangi potensi kemacetan yang terjadi saat jalan diramaikan masyarakat yang mau ke luar kota.

Namun, kebijakan pelarangan angkutan barang pada setiap momen liburan ini dinilai sangat merugikan para pelaku logistik. Pakar Logistik dari Universitas Logistik dan Bisnis Internasional (ULBI), Dodi Permadi menilai pemerintah kurang memperhatikan dampak kebijakan tersebut kepada sektor logistik.

"Dari sisi logistik, kerugiannya pasti ada. Sayangnya, pemerintah belum pernah melakukan perhitungan kerugian terhadap para pelaku logistik akibat kebijakan pelarangan itu. Pemerintah selalu memprioritaskan harus penumpang dulu daripada arus logistik," kata Dodi dikutip dari keterangannya, Senin (26/2/2024).

Dodi menilai, sebetulnya para pelaku logistik bisa saja menggunakan truk-truk angkutan barang di bawah 14.000 ton. Biasanya kendaraan semacam ini masih diperbolehkan wira-wiri selama liburan.

Hanya saja Dodi mengatakan pelaku logistik tidak bisa mendapatkan untung bila pengangkutan dilakukan dengan truk sekecil itu. Otomatis ongkos kirim akan lebih besar.

Dodi juga menilai pemerintah tidak pernah buka-bukaan data terkait berapa besar kebutuhan suatu daerah terhadap barang-barang yang dilarang diangkut besar-besaran dalam momen liburan. Menurutnya, bisa jadi bila pelarangan lewat tetap dilakukan saat musim liburan, akan ada kelangkaan barang yang terjadi.

"Seperti air minum dalam kemasan (AMDK), pemerintah sama sekali tidak pernah menghitung berapa kebutuhan air minum tersebut di daerah-daerah dan ujug-ujug angkutan logistiknya dilarang. Ini kan bisa menyebabkan kelangkaan barang tersebut," kata Dodi mencontohkan.

Daripada melarang, Dodi menilai sebaiknya angkutan barang dibatasi saja jam operasionalnya selama musim liburan. "Diperbolehkan saja beroperasi, tapi dibatasi jam-jamnya," katanya.

Dia juga menilai seharusnya bukan hanya truk logistiknya saja yang dibatasi operasionalnya, tapi pemerintah juga harus membatasi mobil penumpang untuk mudik di hari-hari yang padat bila memang tujuannya untuk mengurangi kemacetan.

Misalnya bila mudik bawa kendaraan pribadi, baiknya dibatasi hanya boleh dilakukan pada H-6. Lewat dari jadwal tersebut, para pemudik wajib menggunakan kendaraan umum. Dodi menilai hal ini belum pernah dilakukan pemerintah.

Malah kalau perlu, Dodi menyarankan pemerintah juga bisa menghitung dulu kapasitas kendaraan di jalan berapa, kemudian yang diperbolehkan mudik menggunakan kendaraan pribadi yang sudah teregister sesuai kuota yang sudah ditentukan.

"Lalu misalkan orang mau ke Jawa dan bawa mobil tapi tidak mau daftar, ya sudah kirimkan dulu kendaraannya. Jadi, nggak ada lagi itu pelarangan-pelarangan kendaraan logistik karena kapasitasnya kan masih mencukupi," papar Dodi. kbc10

Bagikan artikel ini: