Pengusaha Khawatir Penataan Impor Bahan Baku Ganggu Rantai Pasok Industri

Senin, 19 Februari 2024 | 18:37 WIB ET
Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani
Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani

JAKARTA, kabarbisnis.com: Kementerian Perdagangan (Kemendag) menetapkan pelarangan terbatas (lartas) impor bahan baku atas beberapa produk tertentu seperti elektronik, tekstil dan kosmetik. Kebijakan ini akan berlaku pada Maret 2024.

Atas hal ini, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W. Kamdani mengaku khawatir pelarangan terbatas impor bahan baku ini akan mengganggu rantai pasok di sejumlah industri dalam negeri. Menurutnya, industri hulu lokal sebagian besar belum mampu memenuhi kebutuhan bahan baku industri sehingga tetap perlu melakukan impor bahan baku produk tersebut.

Adapun, aturan tersebut termuat dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 36/2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor. "Apindo khawatir pelarangan terbatas yang tidak tepat berdasarkan sektoral industri akan menimbulkan gangguan rantai pasok di sejumlah industri dalam negeri," kata Shinta di Jakarta, Senin (19/2/2024).

Apindo juga menemukan sejumlah pasal terkait pembatasan importasi bahan baku dan bahan pembantu terdapat kapasitas domestik industri hulu yang sangat terbatas. Karena itu, Apindo menilai perlu dilakukan revisi terhadap beberapa Harmonized System (HS) Code guna memudahkan importasi bahan baku atau penolong.

Shinta berharap agar pemerintah lebih tegas dalam menegakkan hukum, utamanya mengenai importasi produk jadi ilegal yang membanjiri pasar dalam negeri. Pasalnya, produk ilegal tersebut telah merugikan produk dalam negeri seperti pakaian, sepatu, furnitur dan produk jadi lainnya yang merupakan hasil industri padat karya.

"Apindo sangat mengapresiasi  pemerintah yang telah memberlakukan dengan tegas kembalinya sejumlah HS Code Post Border untuk dikembalikan ke Border," ujarnya.

Sebagai informasi, Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan menetapkan Permendag No. 36/2023 pada 11 Desember 2023 dan mulai berlaku 90 hari sejak tanggal diundangkan atau 10 Maret 2024.Regulasi tersebut diterbitkan untuk mengatur ulang tata niaga agar tidak merugikan Indonesia.

Beleid ini diantaranya mengatur penataan kembali kebijakan impor dengan menggeser pengawasan impor dari post-border ke border. Komoditas yang pengawasan impornya dikembalikan dari post-border ke border antara lain elektronik, alas kaki, pakaian jadi, serta kosmetik dan obat tradisional dengan tujuan untuk menertibkan impor barang.

Melalui regulasi ini juga mengatur fasilitas impor bahan baku bagi industri pemegang angka pengenal importir-produsen status Authorized Economic Operator dan mitra utama kepabeanan.

Diharapkan para kepala dinas perindustrian dan perdagangan provinsi, kabupaten, dan kota di seluruh wilayah dapat membantu mensosialisasikan Permendag ini kepada para pelaku usaha di wilayahnya masing-masing, sehingga para pelaku usaha bisa mendapatkan pemahaman terhadap aturan impor dengan benar. kbc11

Bagikan artikel ini: