Mau Berdaulat Pangan, Empat Pilar Ini Wajib Dipenuhi RI

Sabtu, 10 Februari 2024 | 09:43 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Indonesia sebagai negara agraris, sektor pertanian pangan sejatinya menjadi motor pertumbuhan ekonomi nasional. Sayangnya, ketersediaan sumber daya alam yang ada tidak dibarengi komitmen kebijakan politik anggaran yang mampu mengakses masyarakat memperoleh pangan murah sekaligus mensejahterakan petani itu sendiri.

Direktur Eksekutif Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti, Phd mengatakan, transformasi pertanian pangan di Tanah Air berada dalam situasi paradok. Negeri agraris namun tidak memiliki kedaulatan pertaian. Hal ini terlihat dalam satu dekade terakhir, probelma pangan tidak lepas dari ketergantungan impor.Bukan hanya buyar namun hingga produk hortikultura hingga garam.

"Padahal, kita tahu bahwa lautan kita sangat luas, tetapi kenapa garam itu diimpor, apakah kita tidak bisa memproduksi garam? Ini hal yang sangat menyedihkan," kata Esther dalam  Focus Group of Discussion Panen News bertajuk Arah Kebijakan Pangan Indonesia Pasca Pemilu 2024 di Jakarta, Jumat (9/2/2024).

Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), Esther menyebutkan, impor pangan dari tahun ke tahun ini semakin meningkat dan jumlahnya tidak main-main. Padahal, Indonesia pernah swasembada beras dan menduduki peringkat keenam sebagai eksportir gula di dunia.

"Pada tahun 1984, kita bisa swasembada beras dan kita mendapatkan penghargaan FAO, tetapi (sekarang) kita impor beras. Pada zaman Belanda, kita adalah eksportir gula terbesar di dunia, nomor 6, tapi sekarang termasuk 10 besar pengimpor gula terbesar dunia. Nah, ini kan, apakah zaman kebalik-balik gitu ya. Nah, apa ada yang salah? Iya, ada, kalau menurut saya," ujar Esther.

Esther menilai solusi pemerintah untuk swasembada beras hanya kebijakan populis, yang hanya sementara. Akhirnya, jalan pintas pemerintah untuk memenuhi pangan dalam negeri saat produksi kurang adalah mengimpor.

"Contohnya, kalau beras produksinya kurang maka impor, kalau gulanya kurang impor. Semuanya diimpor. Ini kan kita tidak berpikir panjang bagaimana kita melakukan swasembada pangan, baik itu beras maupun yang lainnya," ungkap dia.

Kemudian, Esther mengkritik program bantuan sosial (Bansos) pemerintah yang kurang signifikan menurunkan angka kemiskinan. Angka BPS menunjukkan, dari tahun 2011-2024, kemiskinan hanya turun 2 persen, berbanding terbalik dengan anggaran bansos yang terus bertambah.

"Terakhir, saya liat di nota keuangan APBN, bansos sekitar Rp 496 triliun. Tahun 2009 misalnya hanya Rp 17 triliun, sekrang thaun 2024 Rp 496 triliun. Jadi, kemiskinan turun 2 persen selama kurang lebih 12 tahun, sementara Bansosnya naik ratusan triliunan. Ini something wrong," jelas Esther.

Esther melihat arah kebijakan pangan ini harus dibalikkan lagi, tidak hanya sekadar temporer. Pencapaian kedaulatan pangan,sambung Esther harus memimiliki empat pilar pertama, enabling environment atau intervensi pemerintah yang mendukung iklim usaha pertanian hingga mampu berdaulat pangan. Karena itu, menurut Esther, sejumlah regulasi harus dibenahi, utamanya ketersediaan pupuk yang masih sering langka, sarana prasarana pertanian yang minim, dan infrastruktur.

"Jadi, nanti monggo dari BULOG atau pemerintah khususnya Kementerian Pertanian (Kementan) diperbaikai. Artinya apa? Ini petani pengin nanam tidak ada pupuk, kalau ada mahal sekali. Kedua sarana prasarana pertanian itu juga minim, infratruktur minim. Artinya regulasi untuk mendorong sarana prasarana pertanian itu harus didorong," kata Esther.

Kedua, lanjut Esther, production characteristics, yaitu bagaimana mendorong produksi, sehingga petani tidak mengalami kesulitan mengembangkan usaha budidaya pertaniannya.

"Kalau kita bicara sawit misalnya, sawit ini kan banyak perkebunan rakyat bagaimana mendorong perkebunan rakyat ini juga dapat berkembang setara dengan punya perusahaan. Kalau kita sawitnya makin banyak juga tentu ekspornya juga makin banyak, devisanya juga makin banyak," terang Esther.

Ketiga market, market characteristics, yakni  usaha pertanian yang berdaya saing.Saat ini menurut Esther, terkadang ketika petani sudah memproduksi, namun tidak marketable, sehingga menyerahkan kepada tengkulak.

"Harganya kalau tengkulak panen di kebunnya atau sawahnya itu pasti jauh lebih murah. Itulah mengapa orang tua petani, anaknya tidak boleh jadi petani. Jadi, ada problem. Tidak sama di Belanda petani gagah dan keren karena mereka punya penghasilan yang sama dengan pegawai pemerintahan," ujar Esther.

Keempat, alternative livelihood. Point di sini adalah bagaimana menciptakan peluang bagi petani sehingga memiliki side income (penghasilan tambahan). Sebab, jika petani hanya mengandalkan hasil panen mereka akan terjebak dalam interlock deep dan akan tetap miskin.

"Jadi, dia terjebak dalam interlock deep, nggak punya penghasilan sehari-hari, dia ngutang dari warung. Nah, ketika panen dia memberikan hasil panennya kepada tengkulak itu. Jadi, ya, rugilah. Nah, petani yang bisa suskes adalah petani yang punya penghasilan lain. Misalnya, jadi tukang ngojek. Nah, nanti hasil panennya mereka simpan," ungkap Esther.

Di kesempatan yang sama, Vice President Communication and Public Affair PT Astra Agro Lestari Fenny Sofyan mengatakan, dari komoditas pangan Fenny mengatakan, dari 12 komoditas pangan strategis yang dijaga pemerintah hanya sawit tidak pernah penah impor.

"Jadi, 12 pangan yang strategis, hanya sawit yang tidak impor. Itu dulu yang harus digarisbawahi," kata Fenny.

Meski demikian, Fenny mengingatkan, sawit dalam lima tahun terakhir mengalami stagnasi produksi yang hanya di 51 juta ton. Sehingga, ini harus menjadi perhatian pemerintah ke depannya.

"Jadi, kalau misalnya dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, sawit itu berkembang di tahun 1980 dan berkembang pesat lagi pada 1986. Artinya itu sudah 38 tahun yang lalu," ujar Fennya.

Fenny mengakui, industri kelapa sawit masih menghadapi ketidakpastian dalam hal investasi. Padahal, sejak 2006 sawit sudah memberikan sumbangsi terhadap devisa negara. Salah satu alasannya adalah banyaknya kementerian/lembaga yang mengurusi komoditas terbesar Indonesia ini. Nah, bagi investor, ini sangat mengganggu. Belum lagi kebijakan yang tumpang tindih.

"Saya berharap ke depannya ada kebijakan satu pintu terkait industri kelapa sawit ini, mau dibawa ke mana, raod mapnya itu seperti apa, road mapnya 10 tahun, 50 tahun lagi mau kemana, sehingga strateginya akan seperti apa, perusahan ini akan  dibawa ke mana, petani ini akan gimana dan sinernginya akan seperti apa, termasuk juga harganya," imbuh Fenny. kbc11

Bagikan artikel ini: