Tutup Pembengkakan Biaya Proyek Kereta Cepat, China Siap Utangi KAI Dana Jumbo

Selasa, 9 Januari 2024 | 11:25 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengungkapkan pinjaman (loan) dari China Development Bank (CDB) untuk PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI akan segera dicairkan otoritas CDB.

Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo mengatakan, pinjaman dari China Development Bank akan menjadi modal KAI. Dana segar ini dipakai untuk menutupi pembengkakan biaya (cost overrun) Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) alias Whoosh yang sempat terjadi ketika mega proyek transportasi masal ini dibangan beberapa waktu lalu.

Dia mencatat pemerintah Indonesia dan CDB telah menandatangani kesepakatan atas pinjaman tersebut. Namun, Tiko belum merinci berapa nominal dana yang akan disuntik perbankan asing itu ke KAI.

"Sudah tanda tangan, tapi saya angkanya lupa berapa. Tapi udah tanda tangan, sudah mau cair. Itu kan nanti loan-nya di KAI, Itu kan sebenarnya injeksi modal KAI," ujar Tiko seperti dikutip, Selasa (9/1/2024).

Pemerintah memang mengajukan pinjaman ke CDB senilai USD550 juta atau setara Rp8,3 triliun. Pinjaman kepada CDB sudah diajukan sejak awal 2022 lalu. Lantaran interest rate atau suku bunga yang diminta Indonesia tak sesuai dengan standar CDB, maka pencairan pun mendek sebelumnya.

Tiko menilai pihak China Development Bank bersikeras menetapkan tingkat suku bunga di kisaran 3%-3,5%. Sementara itu, Indonesia ambil langkah negosiasi agar bunga pinjaman bisa diturunkan menjadi 2%.

"Terakhir di bawah 4% kisarannya di kisaran 3%, saya lupa ya, tapi antara 3%-3,5% lah," ucap dia.

Tiko memastikan utang Whoosh tidak dilunasi dengan menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), melainkan melalui kas KAI dan hasil penjualan tiket kereta cepat. Karena pinjaman menjadi modal KAI.

"Saya mau tekankan sumber pembayarannya tiket juga, jadi bukan ditanggung rakyat Indonesia. Kan KAI juga itu kan perusahaan sehat, jadi bukan utang itu ditanggung masyarakat Indonesia, ada korporasi dan ada penjualan tiket, jadi itu narasi yang salah," ungkap dia. kbc10

Bagikan artikel ini: