Masuki Musim Tanam, 4,3 Juta Petani Kesulitan Tebus Pupuk Bersubsidi

Kamis, 7 Desember 2023 | 05:33 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Ombudsman Republik Indonesia (ORI) mengungkapkan realisasi penyaluran pupuk bersubsidi masih terbilang rendah. Pasalnya, memasuki musim tanam di bulan Oktober, banyak petani yang kesulitan memperoleh pupuk bersubsidi.

Mengutip data Kementerian Pertanian (Kementan), realisasi penyaluran pupuk bersubsidi per Oktober hanya 4,67 juta ton atau masih dibawah 60% dari kuota yang semestinya disalurkan. Setidakya ada 4,3 juta petani atau 29.2% yang terdaftar sebagai penerima belum dapat menebus pupuk bersubsidi.

Terdapat 15 provinsi dengan prosentase 40% ke atas yang petaninya belum atau tidak dapat menebus pupuk bersubsidi. Salah satunya Banten yang berbatasan dengan Jakarta, realisasi penyaluran masih di bawah 35%.

"Data ini menunjukkan rendahnya tingkat penyaluran, ini jadi salah satu indikasi masih ada masalah dalam mekanisme penebusan pupuk subsidi," kata Yeka dalam Webinar Sinar Tani- Transformasi Kebijakan Pupuk Subsidi, Rabu (6/12/2023).

Berdasarkan hasil uji petik yang dilakukan Ombudsman, Yeka mengungkapkan, alasan terbanyak petani terkendala menebus pupuk subsidi karena banyak daerah yang menerapkan mekanisme tunggal dalam penebusan pupuk subsidi. Di mana, kios hanya dapat melayani petani yang memiliki Kartu Tani sesuai aturan dari pemerintah.

"Mekanisme tunggal dan infrastruktur Kartu Tani yang belum memadai membuat banyak petani tertolak. Kita tidak usah bicara petani yang punya kartu, masih banyak petani yang tidak punya Kartu Tani," ujarnya.

Sementara itu, petani yang sudah memiliki Kartu Tani pun kerap kali dihadapkan pada banyak masalah. Semisal seperti gangguan error pada sistem atau mesin EDC yang rusak sehingga kios tidak bisa melayani.

"Bahkan ada yang sampai mesin EDC rusak dua bulan, tidak direspons oleh Himbara (bank) akhirnya dua bulan tidak ada penebusan dan itu jelas merugikan petani," ujarnya.

Selain itu, kendala lainnya yang dihadapi adalah kewajiban petani untuk datang langsung dan tidak boleh diwakilkan oleh kelompok petani. Alhasil, petani yang berlokasi jauh dari kios memilih untuk tidak menebus demi menghemat ongkos transportasi.

Dalam keterangan tertulis, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman resmi membolehkan seluruh petani penerima pupuk bersubsidi untuk menebus pupuk dengan cukup menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di mana sebelumnya di sebagian daerah harus menggunakan Kartu Tani.

Kebijakan tersebut dilakukan dengan merevisi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian.

"Banyak keluhan soal pupuk bersubsidi, sementara kita tengah memasuki musim tanam, kami gerak cepat rubah Permentan, saya pastikan sekarang petani bisa tebus pupuk hanya dengan KTP," kata Amran.

Amran mengatakan, revisi peraturan ini menitikberatkan pada kemudahan petani mengakses pupuk bersubsidi dengan KTP. Dengan begitu, kartu tani tidak menjadi satu satunya metoda penebusan pupuk bersubsidi, dan petani diberikan kemudahan menebus pupuk bersubsidi dengan berbagai cara.

"Kalau petani berteriak tidak ada pupuk, tiga bulan kemudian kami pastikan produksi turun, jadi ini harus serius dibenahi, jika masih ada yang tidak meladeni petani soal pupuk, saya minta keluhan langsung disampaikan ke pusat, ke Kementan dan Pupuk Indonesia," ujarnya. kbc11

Bagikan artikel ini: