Kadin: Seruan Boikot Produk Terafiliasi Israel Rugikan Dunia Usaha

Kamis, 30 November 2023 | 13:24 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyebut seruan dan aksi boikot terhadap produk-produk yang terafiliasi Israel di tengah perang yang masih memanas antara Israel-Palestina berdampak pada kerugian bagi dunia usaha.

"Aksi boikot menimbulkan dampak kerugian bagi dunia usaha karena dilakukan pada sektor usaha yang beroperasi di Indonesia dan menyerap tenaga kerja Indonesia yang menggantungkan nafkah pada perusahaan-perusahaan yang diduga terafiliasi dengan pihak yang terlibat konflik di Palestina," kata Pelaksana Tugas Harian Ketua Umum Kadin Indonesia, Yukki Nugrahawan Hanafi dikutip dari keterangannya, Kamis (30/11/2023).

Yukki bilang, secara khusus terkait informasi daftar merek produk-produk yang diduga berafiliasi dengan pihak yang terlibat konflik Palestina di media sosial, Kadin Indonesia merujuk pada keterangan MUI beberapa waktu lalu.

Isinya, MUI tidak pernah pernah merilis daftar produk yang terbukti berafiliasi dengan pihak yang terlibat konflik di Timur Tengah di media sosial.

Bahkan, MUI juga tidak punya kompetensi untuk merilis daftar produk Israel dan afiliasinya, sehingga daftar yang tengah beredar di media sosial belum dapat dibuktikan kebenaran dan keabsahannya.

MUI juga mengatakan bahwa produk bersertifikat halal diberikan MUI melalui proses sertifikasi yang melibatkan banyak pihak dan MUI tidak berhak untuk mencabutnya.

Untuk itu, Yukki mengatakan Kadin Indonesia mengecam segala bentuk kekerasan dan penindasan apapun yang terjadi di berbagai belahan dunia, termasuk apa yang terjadi di Palestina.

"Kami juga bersikap netral dalam isu geopolitik yang terjadi dan berfokus pada pengembangan dunia usaha serta pertumbuhan perekonomian nasional," ujarnya.

Yukki juga menegaskan bahwa perlu adanya campur tangan pemerintah agar aksi boikot yang belakangan terjadi bisa ditindaklanjuti agar tercipta kepastian hukumnya.

"Aksi boikot yang belakangan marak terjadi, perlu ditindaklanjuti oleh pemerintah berdasarkan latar belakang perlindungan kepentingan nasional dalam rangka menciptakan kepastian hukum dan iklim usaha yang kondusif dengan mengarusutamakan perlindungan kepentingan nasional," jelasnya. kbc10

Bagikan artikel ini: