Rawan Risiko, BPJamsostek Berharap KPPS juga Dapat Perlindungan

Rabu, 29 November 2023 | 00:05 WIB ET

SIDOARJO, kabarbisnis.com: Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur, Hadi Purnomo berharap seluruh petugas pemilu atau yang disebut dengan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di seluruh Jawa Timur mendapatkan perlindungan karena tingginya risiko kerja yang dihadapi.

"Yang kami harapkan, petugas pemilu yang bekerja di level kecamatan mendapatkan perlindungan. Kalau dari segi honor kecil tetapi jaminan ketenagakerjaan harusnya bisa diperoleh sebab risiko yang mereka hadapi juga besar," ujar Hadi Purnomo kepada wartawan di Sidoarjo, Selasa (28/11/2023).

Harapan ini diungkapkan karena saat ini telah masuk masa pemilihan umum yang akan melibatkan banyak orang untuk bekerja, seperti pelaku politik dan petugas pemilu, baik di tingkat kecamatan atau desa. Dan jika dilihat dari kejadian sebelumnya pada tahun 2019, ada banyak petugas yang mengalami kematian atau kecelakaan kerja dalam rangka pelaksanaan pemilu.

"Mereka tidak dilindungi jaminan sosial ketenagakerjaan. Belum lagi yang mengalami kecelakaan, tidak ada yang menanggung biaya pengobatannya," ujarnya.

Tetapi dari 38 kabupaten dan kota di Jatim, hanya dua kabupaten yang memiliki kepedulian. Pertama kabupaten Blitar yang sudah mendaftarkan petugas KPPS di wilayah mereka untuk menjadi peserta PBJamsostek. Jumlahnya mencapai 32 ribu pekerja.

"Satu lagi Sidoarjo, juga akan kerjasama dengan kita awal bulan depan. Ada 53 ribu petugas pemilu yang akan dilindungi jaminan sosial ketenagakerjaan ini. Tetapi saya yakin di Jatim angkanya cukup besar. Harapan kami, Pemda lain akan mengikuti apa yang dilakukan kedua kabupaten tersebut," ujarnya.

Menurutnya, keengganan sejumlah pemda atas upaya memberikan perlindungan kepada petugas pemilu karena masih ada yang beranggapan tidak ada patung hukum yang bisa menjadi rujukan. Padahal dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, baik di pasal 24 maupun pasal 25 sangat jelas menyatakan bahwa penyelenggara pemilu juga harus mendapatkan perlindungan.

"Sekarang itu permasalahannya di administrasi, kalau misal ada temuan APH kita tinggal mengembalikan karena uangnya hanya pindah ke sesama lembaga negara. Padahal selama ini baik di provinsi atau lainnya tidak ada temuan," tandasnya.

Hal ini menurut Hadi menandakan bahwa penggunaan dana negara untuk perlindungan pekerja pemilu tidak menyalahi aturan. "Yang kami lihat bahwa mereka memang ada risiko sehingga harus diperhatikan," katanya.

Karena itu Hadi meminta peran aktif dari pemerintah daerah untuk mengalokasikan dana bagi para petugas pemilu ini. "Mereka itu masuk pekerja rentan, bukan penerima upah (BPU). Sudah jelas payung hukumnya ada Inpres, turunannya ada Pergub dan seharusnya bupati atau walikota menindaklanjuti," tuturnya.

Sebagai peserta BPU, petugas pemilu itu kata Hadi hanya diikutkan dua program BPJamsostek yakni Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). Iurannya hanya Rp 16.800 per bulan.

"Kalau petugas yang kerjanya agak lama ya bisa ikut kepesertaan selama tiga atau empat bulan. Tapi kalau yang di TPS (tempat pemungutan suara), cukup sebulan," ungkap Hadi.

Manfaat yang didapat peserta itu kata Hadi, bisa mendapatkan santunan kematian Rp 48 juta sedangkan yang mengalami kecelakaan kerja akan ditanggung biaya rumah sakitnya hingga pasien sembuh. "Sangat bermanfaat bagi peserta dan keluarganya," tandas Hadi.

Oleh karena itu Hadi berharap pemda lain mengikuti langkah yang dilakukan kabupaten Blitar dan Sidoarjo. Karena ini sangat penting dan risiko para petugas pemilu sangat besar karena pemilu saat ini berbarengan antara pilpres dan pileg. Sehingga petugas akan bekerja lebih ekstra terutama saat penghitungan suara.

Karena menurutnya, peran pemda dalam memberikan perlindungan kepada pekerja rentan masih minim. Dari 38 kabupaten/kota di Jatim, baru 19 kabupaten/kota yang sudah mengalokasikan dana untuk memberikan jaminan sosial bagi pekerka rentan itu. “Karena perlu digenjot lagi agar pekerja rentan diberikan perlindungan,” pungkasnya.kbc6

Bagikan artikel ini: