Pengusaha Semringah WNA Bisa Nikmati Diskon PPN Pembelian Rumah

Senin, 27 November 2023 | 10:02 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati resmi menerbitkan aturan baru mengenai pemberian insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk pembelian rumah seharga Rp 2 miliar hingga Rp 5 miliar melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 120 Tahun 2023 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Rumah Tapak dan Satuan Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2023.

Terkait hal itu, Wakil Ketua Umum Persatuan Real Estate Indonesia (REI) Bambang Ekajaya mengatakan, insentif PPN DTP tersebut akan sangat berpengaruh terhadap sektor properti menengah ke atas. Apalagi pemerintah telah menaikkan batas pembelian rumah hingga Rp 5 miliar.

Tidak hanya itu, dalam PMK 120/2023 ini, pemerintah juga memberikan kesempatan untuk warga negara asing yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk mendapatkan insentif PPN DTP.

Menurutnya, ini sangat membantu lantaran harga rumah yang berada di atas Rp 2 miliar sangat sepi. "Ini sebenarnya yang kami perjuangkan, karena realitis di market, rumah-rumah high level Rp 2 miliar hingga Rp 5 miliar relatif mati suri. Karena itu market diperluas ke WNA," ujar Bambang seperti dikutip, Senin (27/11/2023).

"Untuk WNA ada limit minimum price, jadi tidak bersentuhan langsung dengan backlog kita yang mostly ke rumah-rumah subsidi. Tidak head on dengan rumah untuk rakyat. Ini lebih ke investasi dan diharapkan ada fresh money (dana segar) yang masuk ke ekonomi kita," imbuhnya.

Dengan begitu, Bambang berharap, dana segar yang masuk ke Indonesia ini bisa membantu pendanaan perumahan untuk masyarakat, sehingga akan ada subsisi silang (cross subsidi) untuk mengatasi backlog.

Dirinya juga menilai, insentif PPN DTP yang akan berlaku hingga Desember 2024 sudah tepat untuk membantu sektor proprti, apalagi pada tahun depan merupakan tahun transisi pemerintahan.

"Mudah-mudahan di pemerintahan yang baru kelak ada departemen perumahan rakyat yang independent, dan bisa mengatasi backlog dan memajukan properti komersial," terang Bambang. kbc10

Bagikan artikel ini: