OJK Sebut Ada 29 Pinjol Bermodal Cekak di Bawah Rp2,5 Miliar

Senin, 27 November 2023 | 09:05 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Di tengah banyak bermunculannya perusahaan fintech peer to peer (P2P) lending alias pinjaman online (pinjol) di Tanah Air, ternyata masih banyak yang belum memenuhi modal minimal.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut, ada 29 platform P2P lending atau pinjol berizin yang kekurangan modal Rp 2,5 miliar.

Terkait hal itu, Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK Hasan Fawzi mengibaratkan fenomena tersebut sebagai bagian dari seleksi alam fintech yang akan masuk ke fase berikutnya.

Dia menyinggung pada fase awal, berdirinya perusahaan fintech hanya memerlukan modal dan dana murah.

"Namun, kali ini dengan kondisi new normal yang ada, tentu penyelenggara fintech juga harus menunjukkan potensi mereka ke depannya," katanya baru-baru ini.

Menurutnya, aturan baru itu akan menarik minat penyertaan dari berbagai sumber permodalan. Dia menerangkan Indonesia dari tahun ke tahun, terutama di tahun ini, mencatat pertumbuhan aliran permodalan tidak hanya dari sumber modal domestik, tetapi juga asing.

Oleh karena itu, dia menyebut aturan tersebut menjadi peluang yang seharusnya direspons dengan baik.

Hasan berharap penyelenggara fintech lending bisa menunjukkan bahwa mereka bisa memberikan potensi dan prospek ke depan yang akan menarik minat penyaluran modal-modal baru baik dari domestik maupun asing ke industri fintech.

Sebelumnya, Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK, Agusman, membeberkan status terbaru dari 29 perusahaan pinjol yang belum memenuhi ketentuan kecukupan modal.

Dia menyatakan dari 29 perusahaan yang belum memenuhi permodalan minimun Rp 2,5 miliar tersebut, 6 perusahaan belum juga mengajukan permohonan peningkatan modal.

Sementara itu, sebanyak 21 perusahaan tengah melalui proses persetujuan penambahan modal disetor dan 2 platform dalam proses pengembalian izin usaha. kbc10

Bagikan artikel ini: