Banyak Lembaga Belum Jalankan Standar Pelayanan Informasi Publik

Jum'at, 24 November 2023 | 20:05 WIB ET
Komisioner KI Handoko Agung Saputro (berdiri) selaku penanggung jawab Monev BP 2023 bersama tim penguji Yosep Adi Prasetyo saat pertemuan teknis uji publik di Tangerang Selatan, Jumat (24/11/2023).
Komisioner KI Handoko Agung Saputro (berdiri) selaku penanggung jawab Monev BP 2023 bersama tim penguji Yosep Adi Prasetyo saat pertemuan teknis uji publik di Tangerang Selatan, Jumat (24/11/2023).

JAKARTA, kabarbisnis.com: Lembaga Negara Komisi Informasi (KI) Pusat RI tengah melaksanakan tahapan monitoring dan evaluasi (monev) guna mengukur standar pelayanan dari pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada semua badan publik di Indonesia. Dari evaluasi, kegiatan yang digulirkan sejak tahun 2018 ini mengindikasikan masih banyaknya  institusi yang sumber pendanaan dari negara belum patuh menjalankan standar pelayanan informasi publik.

"Sebanyak 195 badan publik yang lolos dalam uji publik untuk tujuh kategori badan publik namun kategori perguruan tinggi negeri memiliki prosentase lolos uji publik terendah," tegas Ketua KI Pusat Donny Yoesgiantoro di sela pembukaan uji publik sekaligus teknikal meeting yang dilakukan secara hybrid (luring dan daring) di Tangerang Selatan Banten, Jumat (24/11/2023), yang dihadiri oleh Wakil Ketua KI Pusat Arya Sandhiyudha.

Donny Yoesgiantoro menyatakan, ada 374 badan publik yang terdaftar pada monitoring dan evaluasi (monev) keterbukaan informasi publik di KI Pusat pada 2023. Disebutkannya, dari 374 badan publik tersebut ada 312 badan publik yang mendaftarkan akunnya di aplikasi e-monev.komisiinformasi.go.id hanya  267 badan publik yang mengisi SAQ (Self Assessment Questionare) namun hanya 263 badan publik yang submit atau 71%.

Kemudian dari 263 badan publik yang submit SAQ di aplikasi e-monev KI Pusat hanya 195 yang dinyatakan lolos ke tahap uji publik, yakni badan publik yang memiliki passing grade nilai SAQ diatas 60. Dijelaskannya, dari 195 badan publik yang lolos uji publik semuanya terwakili dari tujuh kategori badan publik yang terdiri dari 32 badan publik kategori Kementerian, 32 badan publik kategori Lembaga Negara Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LN-LPNK), 13 badan publik Lembaga Non Struktural (LNS), 26 badan publik Pemerintah Provinsi (Pemprov), 36 Badan Usaha Milik Negara (BUMN), 48 Perguruan Tinggi Negeri (PTN), dan 6 Partai Politik (Parpol).

Dia juga menambahkan, perhatian utama dalam pelaksanaan keterbukaan informasi adalah aksesibilitas. "Jika aksesibilitas ke pimpinan badan publik saja sulit maka bagaimana publik dapat meminta informasi sebagai hak asasi yang dijamin undang-undang," kata dia.

Penanggungjawab E-Monev 2023 KI Pusat Handoko Agung Saputro menyatakan, dari tujuh kategori badan publik yang dimonitoring dan evaluasi lewat aplikasi e-monev maka badan publik kategori PTN merupakan kategori badan publik yang sangat rendah prosentasenya yang lolos tahapan uji publik.

"Tercatat sebanyak 149 badan publik perguruan tinggi negeri hanya 48 PTN yang lolos uji publik, artinya prosentasi PTN yang lolos uji publik dibawah 50 persen," katanya.

Untuk itu, Handoko yang juga Komisioner Bidang Kelembagaan KI Pusat menyatakan perlu memacu badan publik kategori PTN untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi publik agar dapat sejajar dengan enam kategori badan publik lainnya. Padahal menurutnya, badan publik kategori PTN memiliki nilai yang sangat strategis jika 100% PTN melaksanakan keterbukaan informasi publik karena sejalan dengan tujuan dari Undang-Undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yaitu salah satunya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

"Jika semua badan publik PTN di seluruh Indonesia melaksanaan keterbukaan informasi publik secara baik dan benar maka dapat dipastikan akan mendorong terwujudnya salah satu konsideran UU KIP untuk mencerdaskan kehidupan bangsa karena PTN adalah lembaga yang melahirkan para intelektual di negeri ini," jelasnya.

Sebaliknya, dia cukup mengapresiasi terhadap badan publik kategori Kementerian yang meloloskan 32 Kementerian ke uji publik dari 34 Kementerian. Dari uji publik nanti menurutnya akan ditetapkan berapa badan publik yang berhasil dinobatkan sebagai penerima anugerah badan publik Informatif.

Apabila ditarik garis kesimpulan, Handoko menilai masih banyak badan publik yang sumber pendanannya berasal dari APBN terindikasi belum berkomtimen menjalankan standar pelayanan keterbukaan informasi publik.Padahal secara filosofis, hal tersebut telah diatur dalam regulasi KIP.

"Hampir setengah dari total badan publik (374 red), hanya 195 badan publik yang lolos mengikuti fase presentasi uji publik.Ini berarti badan publik belum mengerti dan memahami juga belum bisa melaksankan keterbukaan informasi publik.Komitmen pimpinan bisa jadi masih lip service," terangnya.

Disebutkannya, uji publik akan melibatkan tim panelis dari sejumlah akademisi, mantan komisioner KI Pusat, CSO, Jurnalis senior, dan Pegiat Keterbukaan Informasi yang akan dilaksanakan selama tiga hari dari 28-30 November di Jakarta. Yosep Adi Prasetyo, salah satu tim penguji menyatakan dalam uji publik nanti akan dilakukan klasifikasi berdasarkan tujuh kluster yakni kementerian, PTN, lembaga struktural pemerintah, partai politik.

Adapun penilaian yang dilakukan oleh tim penguji terdiri dari penilaian inovasi, strategi, klafikasi, dan komitmen badan publik dalam melaksanakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik kepada masyarakat. Karena gagasan besar dari KIP adalah mendorong badan publik bersikap terbuka menyediakan informasi dan transparansi kepada masyarakat.

Yosep pun menunjuk sejumlah badan publik yang berkaitan dengan penyelenggaran pertahanan dan keamanan yang dinilai tidak infomatif seperti BIN, Kemenhan, TNI dan Polri RI. Padahal dari sisi anggaran yang notabene dibiayai APBN, semestinya pengelolaan anggaran seharus terbuka kepada publik. "Saya sudah jelaskan kepada Menteri Pertahanan Mahfud MD. Sekarang sudah ada PPID," terang Yosep.

Salah satu peserta dari PPID badan publik BRIN Jasyanto mengatakan, kegiatan teknikal meeting yang dilakukan oleh KI Pusat sangat besar manfaatnya dalam rangka monev 2023.Penjelasan yang disampaikan KI Pusat bersama tim juri membuat badan publik lebih yakin dalam menghadapi pelaksanaan uji publik nanti. kbc11

Bagikan artikel ini: