Kementerian ESDM Tengarai 1,5 Juta Ton LPG Bersubsidi Bocor

Jum'at, 13 Oktober 2023 | 20:11 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menengarai terdapat sekitar 1,5 juta ton Liquid Petroleum Gas (LPG) 3 kilogram (kg) yang bocor dari jalur distribusi resmi hingga tingkat pengecer. Tentunya hal ini  akan membebani belanja subsidi pemerintah.

Apalagi, kata Arifin, tren data konsumsi tabung gas subsidi itu terus mengalami kenaikan. Di sisi lain, LPG komersial yang tidak mendapat subsidi justru terus mengalami penurunan konsumsi. "Mestinya kan naik [konsumsi LPG komersial], ekonomi sudah membaik ini turun, kemudian ada 1,5 juta ton [LPG subsidi] barang yang keluar dari jalur distribusi sampai ke pengecer," kata Arifin di Jakarta, Jumat (13/10/2023).

Arifin mengatakan, kementeriannya tengah berupaya untuk memperpendek rantai pasok penyaluran LPG 3 kg. Dia menuturkan, jumlah penyalur dan pengecer komoditas subsidi itu terbilang besar. "LPG ada 245.000 penyalur, satu lagi yang perlu diingat barang subsidi itu tidak boleh diperdagangkan bebas, ternyata ada pengecer, ada kios ya itu," kata dia.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melaporkan belanja subsidi LPG 3 kg sudah mencapai Rp 37,73 triliun sepanjang Januari-Juni 2023.Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas Maompang Harahap mengatakan, belanja subsidi LPG 3 kg itu mengambil porsi terbesar dalam alokasi belanja subsidi energi beberapa tahun terakhir. Alasannya, kata Maompang, pembelian LPG 3 kg hingga saat ini masih bersifat terbuka atau belum dibatasi untuk keluarga penerima manfaat (KPM).

Adapun, sesuai dengan laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) audited, realisasi subsidi LPG 3 kilogram pada 2022 mencapai Rp 139 triliun. Nominal itu sudah termasuk pelunasan kurang bayar subsidi LPG 3 kg pada 2022 dan 2021 sebesar Rp 15,64 triliun.

Di sisi lain, pemerintah menyiapkan pagu anggaran subsidi untuk LPG 3 kg tahun ini sebesar Rp 117,85 triliun. Nilai subsidi gas melon itu mengambil porsi terbesar jika dibandingkan dengan subsidi listrik dan bahan bakar minyak (BBM) tahun ini. Bantuan pemerintah itu tetap menahan harga jual eceran (HJE) LPG 3 kg di angka Rp 4.250 per kilogram selama 1 dekade terakhir.

Besarnya nilai subsidi itu turut diperlihatkan dari tren penyaluran gas melon ke tengah masyarakat yang mengalami peningkatan signifikan dalam kurun waktu 2019 sampai dengan 2022 sebesar 4,5 persen setiap tahunnya. Pada transaksi tahun lalu, realisasi penyaluran LPG 3 kg mencapai di level 7,8 juta ton. Sementara itu, penyaluran gas melon tersebut sudah mencapai 4,64 juta ton atau 58% dari kuota yang diberikan per 31 Juli tahun ini.

Menanggapi hal ini, Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga Irto Ginting mengatakan dugaan itu tidak benar. Irto justru mempertanyakan, lokasi kebocoran penyaluran gas melon. "Kalau ada (kebocoran), lokasinya jelas, kan bisa saya cek," kata Irto.

Irto menjelaskan, Pertamina telah menyiapkan lebih dari 240 ribu pangkalan yang tersebar di wilayah Indonesia. Untuk itu, LPG bersubsidi terus diupayakan tetap tersedia di pangkalan resmi. "Kami berupaya untuk memastikan agar LPG bersubsidi bisa tetap tersedia di pangkalan resmi," kata dia.

Sampai saat ini, Irto menyebut, Pertamina sedang melakukan pengembangan untuk menyesuaikan data pembeli dengan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) untuk mendukung penyaluran LPG bersubsidi agar tepat sasaran. kbc11

Bagikan artikel ini: