Presiden: Mestinya Bank Terapkan Sistem Skor Kredit, Bukan Agunan
JAKARTA, kabarbisnis.com: Pemerintah menetapkan target alokasi dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) 2023 senilai total Rp 460 triliun dengan pengenaan bunga murah yakni 6%. Namun sayangnya, lembaga keuangan masih mengenakan agunan sebagai persyaratan memperoleh kredit sehingga menyulitkan wirausahawan yang baru merintis usaha.
Merespon hal tersebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menilai semestinya bank tidak lagi mengenakan mekanisme agunan ketika calon nasabah mengajukan KUR. Sebagai gantinya, perbankan dapat menerapkan skor kredit.
"Mestinya harus gunakan sistem credit skoring. Mestinya begitu, karena sudah 165 negara untuk UMKM menggunakan sistem credit skoring," kata Presiden Jokowi saat berpidato dalam agenda Rakernas Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) XVIII 2023 di Tangerang, Kamis (31/8/2023).
Dia mengatakan, dana KUR yang disediakan pemerintah saat ini memiliki kuota maksimal di angka Rp 500 juta per pemohon dengan besaran bunga pinjaman 6%. Namun tantangan yang dihadapi saat ini, kata Jokowi, kuota KUR yang dijatah senilai total Rp 460 triliun harus segera diserap sampai habis untuk pengembangan UMKM di Tanah Air.
Karena itu, Presiden mendorong otoritas terkait seperti Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia menghapus mekanisme agunan dalam pengajuan KUR. "Problemnya ini harus disosialisasikan agar kuota Rp 460 triliun ini harus habis, jangan ada yang tersisa, karena bunganya juga hanya 6% tapi betul-betul hanya untuk usaha mikro dan UKM," katanya.
Pada kesempatan tersebut, Presiden mengingatkan agar urusan politik jelang Pemilu 2024 jangan sampai mengganggu stabilitas ekonomi Indonesia. Pasalnya, jika ekonomi sampai goyang karena urusan politik, untuk mengembalikan kondisi yang kondusif akan sulit.
Masalahnya adalah posisi ekonomi dunia saat ini sedang sulit sehingga mengembalikan iklim ekonomi bisnis bila jadi kacau karena situasi politik. "Kita patut bersyukur betul, sehingga saya sampaikan jangan sampai urusan politik 2024 ganggu stabilitas ekonomi kita. Karena kalau terganggu dalam posisi dunia sulit kadang-kadang kembalikannya sulit. Bisa menyulitkan kita," terang Jokowi.
Karenanya, Presiden meminta agar semua pihak tidak tergesa-gesa. Diharapkan semua pihak tetap bekerja sesuai kemampuan masing-masing untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. kbc11
Bos SIG Raih The Best CEO di Ajang Top BUMN Awards 2023
Siap-siap! Penyatuan NIK Jadi NPWP Berlaku Penuh Mulai Pertengahan 2024
SIG Raih Apresiasi Marketeer of the Year 2023
Domscorner Berdayakan UMKM hingga Warga Lokal via Marketplace Produk Fesyen
Ketua DK LPS: Transformasi dan Penambahan Mandat untuk Penguatan Peran dan Fungsi LPS