Home / Makro / Nasional
Headline

Bapanas Sebut 12 Provinsi Ini Rawan Kena Krisis Pangan

Sabtu, 26 Agustus 2023 | 10:51 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyebut ada 12 provinsi di Indonesia yang rawan kena krisis pangan. Dalam pemetaan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) nasional Juli 2023, belasan provinsi itu masuk ke dalam kategori waspada kerawanan pangan.

Namun demikian sejauh ini belum ada provinsi yang berdasarkan pemetaan SKPG-nya menyentuh kategori rentan, yang merupakan kategori paling buruk. Indeks SKPG dipetakan dari tiga aspek, mulai dari ketersediaan, akses, dan pemanfaatan pangan.

Deputi bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Badan Pangan Nasional (Bapanas) Nyoto Suwignyo mengatakan, 22 provinsi dalam kategori aman atau 64,71%. Hanya 12 provinsi yang berada dalam kategori waspada atau mencapai 35,29% dari total wilayah Indonesia.

"Berdasarkan rilis bulan Juli 2023 diketahui, berdasarkan indeks komposit, tidak ada daerah yang masuk kategori rentan. Dan 12 provinsi atau 35,29% kategori waspada," papar Nyoto seperti dikutip, Jumat (25/8/2023).

Adapun 12 wilayah yang masuk kategori waspada kerawanan pangan adalah Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT), Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Papua, dan Papua Barat.

Mulai dari sekarang pihaknya mendorong agar pemerintah daerah dapat memperkuat cadangan pangan di daerahnya. Pasalnya dalam paparannya saja, banyak sekali provinsi yang memiliki Cadangan Beras Pemerintah Provinsi (CBPP) yang rendah, bahkan nol. Misalnya saja, DKI Jakarta, Bali, Gorontalo, hingga Maluku Utara.

Beberapa wilayah lain juga ada yang hanya memiliki CBPP di bawah 10 ton. Seperti Papua yang hanya 3,44 ton, Nusa Tenggara Barat yang hanya 5,2 ton, dan Papua Barat hanya 8,5 ton.

"Badan Pangan mendorong seluruh pemda untuk memperkuat cadangan pangan pemerintah daerah dan meningkatkan cadangan pangan masyarakat sebagai antisipasi terhadap terjadinya kekurangan pangan, gejolak pangan, dan lainnya," imbau Nyoto.

Sementara itu wilayah yang paling banyak memiliki CBPP adalah Jawa Barat sejumlah 1.406,36 ton, Kalimantan Selatan sejumlah 562,12 ton, Kalimantan Barat sejumlah 416,36 ton, Aceh sejumlah 413,81 ton, dan Nusa Tenggara Timur sejumlah 330,84 ton.

Nyoto juga mengingatkan bahwa saat ini BUMN pangan sebagai perpanjangan tangan pemerintah pun hanya memiliki stok pangan relatif kecil dibandingkan kebutuhan bulanan nasional.

"Maka tak bisa intervensi untuk stabilisasi pasokan dan harga hulu hilir secara optimal," kata Nyoto.

Cadangan pemerintah untuk gula pasir 55%, beras 51%, daging kerbau 31%, minyak goreng 5%, daging sapi 3% dan jenis pangan lainnya 0%. kbc10

Bagikan artikel ini:

Berita Terkait

Entrepreneur