UU Anti Deforestasi Berpotensi Gerus Devisa Ekspor CPO hingga US$1 Miliar

Jum'at, 25 Agustus 2023 | 09:11 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Kebijakan European Union Deforestation Free Regulation (EUDR) alias Undang-Undang Anti deforestasi Uni Eropa akan berlaku efektif Januari 2025. Aturan ini bersifat restriksi sehingga dikhawatiran akan menggerus devisa ekspor minyak kelapa sawit nasional hingga US$1 miliar.

UU Anti Deforetasi mengamanatkan uji tuntas ekstensif pada rantai nilai untuk pemangku usaha yang terkait dengan produk pertanian startegis seperti produk ternak, kakao, kopi, kelapa sawit, karet, kedelai dan kayu. Bukan hanya itu posisi petani kecil semakin terpinggirkan karena tidak dapat masuk dalam ekosistem rantai pasok industri kelapa sawit.

Ketua Bidang Luar Negeri Gabungan Perusahaan Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Fahdil Hasan menuturkan, nilai transaksi perdagangan ketujuh komoditas di UE ini mencapai US$5 miliar per tahunnya. Kontribusi produksi CPO petani kecil sebesar 35-40% total produksi nasional.

"Sekitar 60% kontribusi ekspor berasal dari CPO,Kemudian komoditas 20%, karet 16%, kopi 3% dan kako 1,8%. Misalkan kita asumsikan kontribusi petani swadaya sebesar 30% atau setara devisa ekspor sebesar US$1 milar. Dengan nilai ekspor CPO ke UE berkisar US$3 miliar, maka penerapan EUDR berpotensi memangkas nilai ekspor senilai US$1 miliar," terang Fahdil dalam webinar International Dialogue Palm Oil vs EUDR yang diselenggarakan Majalah Media Perkebunan, Jakarta, Kamis (24/8/2023).

Meski tanpa UEDR pun, sambung Fahdil kontribusi pasar UE terhadap nilai ekspor CPO makin menyusut, yakni tinggal 8%. Pasar utama CPO Indonesia dipegang China, India dan kini Pakistan. "Implikasi perdagangan akan berdampak luas akibat penerapan EUOR," ujar Fadhil.

Sekjen Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) Rizal Affandi menilai, kebijakan EUDR yang lebih mengedepankan prinsip lingkungan hidup akan berimplikasi terhadap negara produsen sawit. Rizal mengatakan, posisi UE sebagai pelopor rantai pasok bebas deforestasi menuntut prinsip ketelusuran asal produk dan keberlanjutan yang ketat hingga lahan produksi.

Prinsip ini juga akan berlaku kepada produk turunannya.Bahkan ekspor CPO ke China yang kemudian diolah menjadi kernel ke UE harus dipastikan bukan produk deforestasi. Bagi dunia usaha dan produsen besar tentunya mampu memenuhi persyaratan.

Namun, dia merujuk data Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian yang menyebutkan, sertififikasi tata keberlanjutan seperti ISPO baru dikantongi 0,28% petani swadaya. Artinya,persyaratan keberlanjutan yang ketat dan kurangnya mekanisme rantai pasokan yang tepat berpotensi besar menghambat akses produk petani ke pasar UE. "Tantangan besarnya adalah bagaimana petani swadaya dapat melakukan percepatan memperoleh sertifikasi ISPO," kata Rizal.

Guna memitigasi potensi dampak implementasi EUDR tersebut, CPOPC memfasilitasi kolaborasi pemerintah Indonesia, Malaysia dan Houndoras -mewakili negara yang menghasilkan 83% CPO dunia. Ketiga negara menyepakati pembentukan Ad Hoc Joint Task Force EUDR pada 4 Agustus.

Diharapkan terdapat pemahaman bersama di antara negara produsen dan konsumen menyepakati kerangka acuan (TOR) mencakup isu petani kecil dalam rantai pasok, skema sertifikasi nasional, data ilmiah tentang deforestasi dan degradasi hutan. "Proteksi terhadap data,Kepentingan Indonesia tetap harus dijaga," terangnya.

Namun, Fadhil mengusulkan opsi bagi Indonesia  menggugat aturan UU Anti Deforestasi ke WTO. Dengan skenario, hasil dari perundingan Ad Hoc Joint Task Force EUDR tersebut tidak mengakomodasikan kepentingan sebagai negara produsen. Fadhil menilai UU Anti Defortrasi ini diskriminatif dan restriksi ini melanggar prinsip perdagangan internasional.

"Minyak dari bunga matahari tidak masuk EUDR karena negara-negara UE menanam. Misalnya dengan bantuan teknologi kita mengembangkan berhasil mengembangkan komoditas sejenis apakah UE akan melakukan hal sama," tegasnya.

Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian (Kementan) Prayudi Syamsuri mengatakan, komoditas ekspor yang bernilai strategis di pasar dunia dipastikan akan menghadapi hambatan perdagangan baik di luar maupun dalam negeri. Meski pasar ekspor CPO ke UE hanya  8,8%, namun UU Anti Deforestasi ini akan menjadi acuan bagi negara konsumen CPO.

Indonesia akan terancam sanksi denda apabila UE mengkategorikan berisiko tinggi melakukan deforetasi terancam terkena sanksi, maka hal sama juga berpotensi negara lain. Prayudi menambahkan dari luas lahan areal sawit sebesar 16,38 juta hektare (ha), 25% atau 4,01 juta ha sudah mengantongi sertifikasi tata kelola keberlanjutan ISPO.

Apabila platform sertifikasi berkelanjutan dengan benar, misalnya prinsip ketelusuran maka semestinya Indonesia dapat mengklaim suatu perkebun atau perusahaan sudah memenuhi persyaratan EUDR.

Kepala Divisi Perusahaan Badan Pengelola dan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Ahmad Maulizal Sutawijaya mengatakan, tanpa dukungan pendanaan biodiesel yang menyerap CPO sejak tahun 2015, maka tidak ada instrumen penyeimbang antara pasokan dan ketersediaan hasil tandan buah segar (TBS) petani. BPDPKS terus berkomitmen mengawal tata kelola sawit yang berkelanjutan mengawal tata kelola sawit berkelanjutan.

Implementasi tersebut melalui sejumlah upaya strategis diantaranya program peremajaan sawit rakyat, riset sektor hulu dengan menyempurnakan data sawit Indonesia. BPDPKS juga memfasilitasi peningkatan kualitas benih dan inovasi teknologi perkebunan dan pelatihan dan SDM industri sawit.

Muara program ini adalah peningkatan provitas, penggunaan teknis perkebunan sawit yang ramah lingkungan. Hasil riset tim FEB yang didukung BPDKS menunjukkan terdapat potensi pekebun swadaya apabila panjangnya rantai pasok TBS mampu diefisiensikan.

Maulizal mencontohkan, tandan kosong dan cangkang sawit tidak dihitung keekonomiannya. Selain itu,dari nilai rendemen minyak yang dihitung hanya berkisar 14% - 25%. Inefisiensi usaha kebun sawit rakyat menjadi tantangan besar yang sejatinya mampu diperoleh solusinya. Dengan begitu, pembukaan lahan sawit tidak perlu dilakukan.

Jean Marc Roda, peneliti CIRAD-Regional Director for South Asian Island Country mengungkapkan, tantangan utama industri sawit keberlanjutan bukan deforestasi. Namun lebih kepada aspek rantai pasok dan UE tetap membutuhkan minyak sawit.

Justru Jean melihat aturan deforetasi ini bagi Indonesia memperkuat hilirisasi. Dengan begitu, kedudukan sawit nasional memiliki posisi tawar kuat karena memiliki daya saing tinggi dari sejumlah produk bernilai tambah.

Selain biodiesel mengganti peran minyak fosil, Jean mencontohkan, perlunya dukungan riset hilirisasi yang mampu menghasilkan hingga molekul dari minyak sawit. Outputnya berupa biji plastik dan petrokimia yang nilai tambahnya hingga ratusan persen. Tidak berhenti menghasilkan produk minyak goreng dan sabun.kbc11

Bagikan artikel ini: